BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Imigrasi Tidak Boleh Ada Ruang Kompromi

Kalau izin tinggal turis lalu malah bekerja, rentan juga sebenarnya. Jika BGW dan MK pakai visa bekerja, justru dia bisa lebih leluasa dalam melakukan tindakan di Indonesia. Ada beberapa pekerja asing di Indonesia sampai punya KTP, meski KTP itu tidak bisa untuk memilih.

Sebenarnya, konsep WNA untuk menetap di Indonesia itu sudah ada. Kalau kasus suap pengurusan izin tinggal ini mau dilihat secara luas, mungkin petugas Imigrasi Klas I Mataram telah mencari celah-celah itu untuk dimanfaatkan. Belum lagi nilai suap sebesar Rp1,2 miliar hanya soal pengurusan izin tinggal WNA, itu berarti bisnisnya bukan main-main.

Jangka waktu izin tinggal itu bermacam-macam. Tapi yang jelas, kalau dia wisatawan pasti keluar lagi. Tergantung visa apa yang digunakan. Artinya, kalau izin tinggal tidak sesuai prosedur, biasanya langsung dideportasi. Tapi lain halnya dengan kasus pengalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh dua WNA itu.

Keimigrasian itu yang notabene berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM harusnya sudah bisa menjadi contoh. Keimigrasian ini ujung tombak. Mereka ada di bandara, di setiap pelabuhan, dan di tempat-tempat perbatasan. Artinya, imigrasi menjadi wajahnya Indonesia di mata orang asing.

Mestinya, imigrasi itu bebas dari praktik suap-menyuap. Karena tindakan ini akan mencoreng Indonesia di mata orang asing.

Karena ini berhubungan langsung dengan negara lain, skema izin tinggal itu harusnya dilakukan secara ketat. Tidak boleh ada ruang kompromi. Bukan berarti orang luar tidak boleh tinggal di Indonesia, tapi izin itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap orang asing yang datang ke Indonesia, sudah pasti dia bertransaksi. Income juga sebenarnya untuk negara. Semakin banyak orang asing datang ke Indonesia, semakin meningkat devisa kita.

Kalau bicara moralitas agar keimigrasian terutama mengenai izin tinggal WNA terhindar dari praktik suap, susah berdebatnya. Yang jelas, untuk meminimalisir itu semua harus ada peraturan yang baku yang benar-benar dijalankan dengan benar. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar