BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Indonesia Bisa Untung, Bisa Buntung

Ketika melakukan kerja lapangan (fieldwork) di China pada bulan November 2016 sampai April 2017, saya menemukan  dua  jawaban mengenai apa motivasi China dengan BRI-nya. Pertama, motivasi eksternal. Pendapat ini dimiliki oleh analis yang melihat China dari luar. Mereka berkesimpulan bahwa BRI didirikan oleh China sebagai political tool untuk menggapai hegemoni.

Kedua, motivasi internal yang menyanggah motivasi eksternal. Pendapat ini dimiliki oleh para analis dalam domestik China dan analis dari luar yang mengerti betul tentang keadaan Partai Komunis China saat ini. Mereka beranggapan bahwa BRI adalah economic tool. Mereka melihat BRI adalah cara China untuk mengatasi beberapa masalah ekonomi yang sedang dihadapi.

Yang paling siginifikan adalah masalah over-accumulation di industri bahan bangunan seperti baja, aspal, semen, besi, dan sebagainya yang perlu ‘dibuang keluar’ untuk mempertahankan ekonominya.

Sejarahnya, untuk merespon krisis finansial global, pemerintah China mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing industri mereka. Hasilnya malah terjadi over-accummulation terutama di industri material bahan bangunan.

Masalah lain adalah ketimpangan antara wilayah China bagian timur dan barat yang semakin tinggi.  Isu lain adalah tingginya pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya.

Masalah-masalah diatas akhirnya memberikan dampak yang negatif terhadap legitimasi kepemimpinan Partai Komunis China dimana sejak beberapa tahun belakangan ini terjadi banyak sekali protes dan demonstrasi terhadap pemerintahan di Beijing yang membuat khawatir para pimpinan partai.

Oleh karena itu BRI diciptakan sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi di atas dan juga sebenarnya ada political motive juga, tetapi lebih ke arah domestik yaitu meredam oposisi terhadap Partai Komunis China.

Di luar itu ada tujuan ekonomi dari BRI yang dapat dibagi dua. Pertama, kepentingan jangka pendek untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi di atas dengan membangun investasi terutama di sektor infrastruktur di berbagai negara di dunia. Namun, secara long term hasil infrastruktur yang berbentuk seperti pelabuhan, bandara, dan jalan juga diharapkan dapat membantu perdagangan dan  investasi China di masa depan.

Mereka yang berpendapat seperti ini melihat bahwa sebenarnya untuk saat ini China belum mau untuk menjadi hegemoni dunia. China masih berhati-hati terhadap respond AS dalam mengambil langkahnya.

 

Banyak pernyataan dari pimpinan China yang menandakan bahwa China masih “takut dengan Amerika” seperti penggunaan kata ”China aims to be the second major actor in the world”. Banyak analis juga mengatakan bahwa kata-kata ”replacing” atau mengganti Amerika sangat dihindari oleh China.

Meskipun jika dilihat secara kasat mata, beberapa langkah China terkesan seperti ingin mendominasi dunia, tetapi banyak yang beranggapan bahwa ini hanyalah untuk pleasing their own people yang menginginkan China untuk lebih aktif di dunia global. Namun, pemerintah China sendiri sebenarnya masih berhati-hati karena dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara tetangga dan negara kuat lain.

Hal ini juga dapat dilihat dari nama Belt and Road Initiative (BRI) yang dulunya adalah OBOR (One Belt, One Road) project. Para akademisi dari Beijing University beranggapan bahwa OBOR terkesan “ingin menjadikan dunia unipolar di bawah China” dengan kata “ONE”. Begitu juga dengan kata “project” yang di literatur-literatur komunis/sosialis berkaitan dengan “hegemonic project”. Hal ini membuat pemerintah China memutuskan untuk ”toning down” dengan menggunakan BRI. Kata inisiatif dilihat lebih soft dibanding project.

Jadi, yang ditanyakan oleh dua pendapat di atas adalah siapa sebenarnya audiens China dalam BRI ini? Apakah rakyatnya sendiri atau komunitas internasional? Yang pertama menjawab bahwa audiens BRI adalah komunitas internasional dan yang kedua melihat bahwa audiens BRI adalah rakyat China sendiri. China ingin terlihat “WOW” di panggung internasional tapi juga untuk rakyatnya.

Namun muncul pendapat ke-3 di mana saya berpendapat sama bahwa sebenarnya BRI memiliki dua tujuan. Dalam jangka pendek, tujuannya adalah kepentingan internal dimana China ingin menyelesaikan masalah domestiknya, baik secara ekonomi maupun politik.

Dalam jangka panjang, tidak bisa dipungkiri bahwa China juga memiliki ambisi global political motive ke depannya. Tetapi beberapa waktu belakangan ini kita lihat, bahwa China sepertinya mencoba untuk menggapai kedua tujuan tersebut secara bersamaan.

Dalam kasus Sri Lanka, misalnya, di mana awalnya memang economic goal yakni investasi infrastruktur. Namun ketika negara tersebut tidak bisa membayar utangnya, dicaplok oleh China.

Argumen ini juga dapat dilihat dalam kasus Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang merupakan bank penyokong dana untuk BRI. Bank ini pernah dielu-elukan sebagai bank yang akan membantu menyebarkan Renminbi sebagai mata uang dunia.

Tapi apa jadinya? Bank ini memutuskan untuk menggunakan dolar AS sebagai mata uang utamanya. Alasannya adalah karena China memiliki foreign exchange reserves yang terlalu banyak yang perlu “dibuang keluar”.

 Namun Jin Liqun, Presiden AIIB yang juga anggota Partai Komunis China telah mengatakan bahwa penggunaan dolar hanya “strategi temporer” dan “tidak menutup kemungkinan bahwa AIIB akan menyebarkan Renminbi di masa depan”.

Bagaimanapun, dalam konteks dua faktor diatas, Indonesia memiliki posisi strategis di mata China. Secara ekonomi, kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berniat untuk membangun infrastruktur secara masif tentu saja menjadi peluang bagi China.

Lalu apa saja langkah-langkah politik yang akan diambil China untuk mewujudkan BRI di Indonesia? Jika kita belajar dari negara-negara dimana BRI telah terlaksana, China telah melakukan beberapa cara untuk mendapatkan simpati dari negara-negara tersebut. Di Indonesia juga sudah terlihat beberapa tanda-tanda akan adanya strategi yang sama.

Penggunaan prinsip B2B (Business to Business). Para ahli tentang China juga sudah mengatakan bahwa B2B adalah slogan yang digunakan oleh China untuk BRI sehingga negara-negara yang terkena dampak merasa bahwa mereka hanya berhadapan dengan “aktor-aktor kecil dari China”. Padahal kalau kita lihat struktur ekonomi China sendiri, perusahaan-perusahaan China adalah SOEs yang mana pemerintah masih bermain peran di situ. Jika memang perusahaan privat bermain di sini, mereka juga biasanya dipimpin oleh orang-orang yang masih punya keterkaitan dengan Partai Komunis China.

Jangan terbuai dengan pendapat bahwa perjanjian Indonesia dengan China dalam konteks BRI adalah B2B. Masih ada kemungkinan adanya “debt trap” meskipun perjanjian dilakukan secara B2B.

Strategi kedua adalah promosi melalui budaya atau cultural exchanges. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di dokumen resmi BRI, namanya Vision & Action,  yang merupakan strategi penting dalam implementasi BRI.

Strategi budaya ini mulai meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini. Dapat dilihat melalui berdirinya China-Indonesia Cultural Forum pada bulan Januari 2019. Pada September 2018, Partai Komunis China menggelar exchange cultural pertama di bawah BRI di Bali. China kabarnya juga berencana untuk membangun lagi Confucius Institute di beberapa tempat di Indonesia, menambah yang sudah dibangun.

Perlu dicatat bahwa strategi-strategi ini masih dalam tahap awal di Indonesia. Perkiraan ke depan akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Lalu bagaimana Indonesia menghadapi datangnya BRI ini?  Dilihat dari perspektif politik ekonomi. Pertama, yang harus dilakukan adalah mempelajari betul tentang China, motifnya apa dan strateginya seperti apa, sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan atau respon

Di China saja, studi tentang Indonesia sedang meningkat. Indonesia juga harus melakukan hal yang sama dalam menghadapi mereka.

Kedua, perlu disadari bahwa sebenarnya China yang lebih butuh Indonesia daripada sebaliknya. Kalau melihat peta BRI yang dimuat harian Xinhua, jalur laut BRI memang direncanakan melewati Indonesia. Ini artinya Indonesia memiliki posisi strategis dalam rencana China. Dengan kata lain, rencana untuk menghidupkan jalur sutra kembali tidak akan terwujud tanpa peran Indonesia.

Oleh karena itu, langkah kedua adalah Indonesia harus lebih berani untuk berhadapan dengan China. Istilahnya “Jangan Nrimo Aja”

Malaysia contohnya, sudah membuktikan bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan China. Saudi Arabia pun begitu. Di proyek YASREF di Laut Merah, misalnya, perjanjian yang dilakukan dengan China adalah 63:37 dimana Saudi Arabia memiliki kontrol dan peran yang lebih strategis. Begitu juga dalam isu pekerja hanya 30 persen dipegang oleh pekerja China. Level managerial dan direksi harus dipegang oleh orang lokal. Hal ini menunjukkan China dapat dinegosiasi dan Indonesia harus pintar-pintar bernegosiasi.

Mengenai pembayaran utang juga begitu. China memang kurang transparan dalam proyek-proyek BRI. Dokumen-dokumen resmi proyek-proyek BRI sering tidak dipublikasi. Namun, diketahui China memiliki perjanjian yang berbeda-beda dengan setiap negara, termasuk jangka waktu pembayaran utang. Nah, jangka waktu pembayaran tersebut  bisa dinegosiasi sehingga Indonesia tidak terkena "debt trap"

Selain itu, Indonesia harus pandai mengarahkan investasi China ke sektor-sektor yang dapat menguntungkan, untuk kepentingan ekspor ulang seperti pertanian. China juga sedang gencar di sektor Islamic Finance. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia.  (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi