BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group
Inspektorat Harus jadi Sapu Bersih jika Ingin Menyapu yang Kotor

Inspekorat di daerah diangkat oleh Kepala Daerah. Personel atau pejabat yang diangkat menjadi Kepala Inspektorat biasanya adalah mantan tim sukses atau membantu saat kampanye. Sehingga ia dijanjikan akan menjadi pejabat bila kepala daerah ini terpilih. Salah satu jabatan yang sering digunakan adalah inspektorat tersebut. 

Jika sudah demikian, bagaiamana mengawasinya? Kan ga bisa. Ketika orang tersebut menjabat, tidak akan obyektif.

Inspektorat bahkan ikut mencarikan pembenaran-pembenaran atau justifikasi supaya ulah si bos terlindungi. Sampai kapanpun model seperti ini sulit diberantas di daerah. 

Begitu pula tim auditor pemerintah yang patut diduga juga membantu aparat di daerah untuk korupsi. Hal ini karena mereka mendapat jatah yang diberikan kala musim audit tiba. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana membuat justifikasi pembelanjaan anggaran supaya dapat dilaporkan dengan mengunakan  kaidah yang selama ini digunakan.

Saya setuju untuk dilakukan reformasi inspektorat. Sapu harus bersih kalau untuk menyapu yang kotor.  

Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 yang direvisi dan sekarang sudah di tangan Presiden bisa saja efektif.  Namun ada syaratnya. Personel inspektorat yang dipilih harus berasal dari luar daerah tersebut. Misal inspektorat di Papua, namun pejabatnya berasal dari Lampung. 

Jika masih orang daerah, percuma. Karena 99 persen pejabat inspektorat daerah itu mantan timses kepala daerahnya. Jadi pemilihannya tidak berdasarkan kompetensi tapi kedekatan dengan kepala daerahnya sebagai balas budi. 

Pejabat inspektorat yang dipilih ini nanti statusnya ASN eselon I dan II. Jadi penempatannya tidak sembarangan melainkan dengan fit and proper test

Saat ini revisi PP ini saat ini masih di tangan presiden sejak akhir tahun lalu dan itu termasuk baru. Memang butuh waktu yang lama sebelum ditandatangani oleh presiden. Hal ini memang dikarenakan harus disepakati  oleh semua kementerian dan sektor terkait. 

Sampai kapan bisa ditanda tangani, hanya Tuhan yang tahu. Lebih baik lagi jika masyarakat ikut mendorong agar revisi PP ini segera ditanda tangani. Jika ada dorongan, bisa saja satu bulan selesai. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF