BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Jendral Gatot: Waspada Nafsu Kekuasaan

Jenderal Gatot Nurmantyo, alumni akademi militer tahun 1982 dan menjabat Panglima TNI mulai tanggal 6 Juli 2015-8 Desember 2017 mulai menjadi magnet,  khususnya partai politik untuk menyeretnya ikut dalam pemilihan kepala daerah 2018. Godaan tersebut tentunya sangat menarik jika seseorang tidak memiliki komitmen dan konsistensi nilai yang menjadi dasar bagi seseorang untuk terjun di bidang politik.

Sosok GN bukan sosok lokal yang hanya digadang-gadang untuk bertarung dalam bursa calon kepala daerah Jawa Tengah sebagaimana yang diusung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Solo. GN adalah figur nasional bahkan menjadi figur militer internasional yang namanya cukup terkenal di Amerika, Australia dan beberapa negara barat.

Sangat disayangkan demi untuk kepentingan pragmatis partai politik dalam memenangkan pilkada menarik figur Jenderal GN masuk bursa pilkada 2018. Beberapa bulan sebelum diganti oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, hasil riset lembaga survey telah menempatkan nama GN sebagai calon alternatif untuk calon presiden maupun wakil presiden.

Dukungan terhadap GN juga terdengar di acara yang dihadirinya mulai dari acara di universitas maupun di acara partai politik. Tidak heran kalau partai politik mulai menggodanya dengan memberikan sinyal-sinyal dukungan kepada GN seperti yang dilakukan oleh partai Gerindra dan Nasdem.

Partai Gerindra secara terbuka mempersilahkan GN bergabung ke partai Gerindra. Secara tegas juga disampaikan partai Nasdem dengan memberi sinyal dukungannya untuk mendampingi Joko Widodo  dalam pemilihan presiden 2019.

Ini menunjukkan bahwa popularitas dan elektabilitas GN cukup tinggi. Selama ini memang GN sudah berhasil membangun kekuatan TNI dengan rakyat secara baik terutama menggabungkan komponen nasionalisme dan religius.

Oleh sebab itu sosok GN mendapat dukungan besar dari kalangan umat Islam terutama kelompok 212. Usaha untuk menyeret GN untuk masuk dalam Pilkada 2018 jelas ada agenda politik untuk mematikan peluang GN untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2019. Semuanya kembali pada diri GN, apakah tertarik untuk ikut dalam Pilkada 2018 atau bersabar menunggu Pilpres 2019 yang menjadi momentumnya terjun dalam politik praktis sebagaimana yang sering dilontarkan dalam berbagai kesempatan yaitu mengabdi pada NKRI untuk kejayaan negeri. Bravo jenderal, semoga kiprahmu betul-betul membawa perubahan pada negeri ini.

(cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik