BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
KPK, Hormatilah Hukum Positif

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK yang dikeluarkan pada 3 November 2017 dan sempat beredar itu adalah hoaks atau tidak benar. Sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK melalui berbagai media, meyatakan bahwa KPK tidak pernah mengeluarkan SPDP. Terkait pemanggilan Setya Novanto, beda lagi ceritanya. Novanto dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa Anang Sugiana, bukan sebagai tersangka seperti kabar yang kemarin beredar.

Kalau ada orang yang mengatakan pemanggilan Novanto tidak perlu izin presiden, orang itu harus belajar bahasa Indonesia dan hukum lagi. Perlu membaca lagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 itu sudah sangat jelas, MK mengatakan Pasal 245 UU MD3 itu inkonstitusional. MK memerintahkan bahwa dalam hal ini harus mendapatkan izin dari presiden terlebih dahulu. Kalau ada yang mengatakan Pasal 3 masih berlaku, saya rasa dia perlu sekolah lagi.

Kalau membaca putusan itu dibaca seluruhnya, jangan sepotong. Apalagi pendapat ini sudah dikuatkan oleh para saksi ahli hukum, antara lain Prof Romli Atmasasmita, Prof Syaiful Bakhri, dan Dr Margarito Kamis. Setelah membaca UU dan putusan MK, mereka berpendapat semua penyidik termasuk KPK, sebaiknya wajib meminta izin presiden. Ayat 1, 2, dan 3 Pasal 224 UU MD3 juga sudah dibatalkan berdasarkan putusan MK. Ketua MK sendiri juga menyatakan bahwa wajib ada izin dari presiden. Ini kan diutarakan oleh yang membuat putusan.

Kalau pada sebelumnya Novanto datang menjadi saksi tanpa mempermasalahkan izin presiden, itu karena mungkin pengacara sebelumnya belum memperhatikan. Ketika saya menjadi kuasa hukum Novanto, saya mengambil langkah hukum sebagaimana pengetahuan saya. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda.

KUHP Pasal 216 dengan jelas mengatakan, siapa tidak mentaati putusan hukum atau tidak mentaati perintah hukum dia akan dijerat 1 tahun 8 bulan kurungan. Putusan praperadilan Novanto sudah jelas dan berdasarkan KUHAP, menyatakan penetapan tersangka Novanto tidak sah. Hakim juga memerintahkan KPK menghentikan penyidikan dengan sprindik nomor sekian.

Saya mengambil perumpamaan sederhana yang bisa dipahami setiap orang. Mobil dengan nomor polisi B20AA, misalnya, STNK nomor sekian, BPKB nomor sekian, nomor mesin sekian, dan nomor chasis sekian. Kemudian oleh pengadilan diputus tidak diizinkan beroperasi/berjalan di Indonesia. Apakah dibenarkan dalam hal ini polisi mengeluarkan STNK baru dan nomor baru untuk mobil tersebut? Boleh tidak mobil tersebut jalan di Indonesia? Tidak boleh.

Ini sama dengan yang diperintahkan hakim praperadilan, menyatakan penyidikan terhadap KTP-el dengan sprindik nomor sekian tidak sah. Jadi penyidikan dihentikan. Walaupun nomor sprindiknya diganti dengan perkara yang sama, mau sprindik nomor 100 atau 1000, tidak boleh KPK menyidik lagi. Tindakan KPK ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau setiap orang mengajukan praperadilan, kemudian status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Kemudian ditangkap lagi, ditahan lagi, seperti menciptakan ketidakpastian hukum.

KPK seharusnya legowo. Kalau status tersangka Novanto dibatalkan terima saja. Kalau dengan ngotot mengatakan bisa begini bisa begitu, UUD kita diganti dulu lah. Kita jadikan negara ini berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan hukum. Kita himbau kepada penyidik jangan sok berkuasa. Hormatilah hukum. Ini yang berlaku kan hukum positif. Artinya apa yang tertera di UU, itu hukum yang berlaku. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF