BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia
KPU Hanya Melaksanakan Putusan MK

Perlawanan terhadap keputusan (Komisi Pemilihan Umum) KPU merupakan hak setiap calon yang dicoret, dan kita tidak bisa menghalangi orang untuk mencari keadilannya. Tetapi menurut saya putusan Mahkamah Konstitus (MK) yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri jadi calon anggota DPD itu sudah jelas berlaku untuk Pemilu 2019, karena putusan MK berlaku sejak dibacakan dalam putusannya (23 Juli 2018).

Kalau alasannya karena putusan tersebut dilakukaan di tengah jalan saat tahapan pencalonan anggota DPD sudah berjalan, tetapi kan KPU juga belum menetapkan daftar calon tetap (DCT) saat itu. Artinya, putusan MK itu sama sekali tidak berlaku surut. Kecuali kalau saat itu sudah ada penetapan DCT, lalu kemudian ada putusan MK, nah ini tidak boleh diberlakukan secara surut.

Karena itu, pilihan OSO adalah kalau tetap ingin menjadi Ketua Umum Partai Hanura, maka harus mundur dan tidak menjadi calon anggota DPD.  Atau, kalau OSO ingin tetap menjadi calon anggota DPD, maka ia harus mundur juga dari Hanura. Tentu ini menjadi dilema bagi OSO. Tetapi menurut saya, OSO harus jelas dan tegas bersikap, tidak boleh main gelap begitu. Bermain gelap dalam pengertian begini, sebenarnya dia mau berkompetisi antar partai politik atau orang? Kalau mau berkompetisi antar partai politik, harusnya di DPR dong. Karena kita tahu bahwa partai politik itu ruangnya, ya DPR. Sementara di DPD itu tempat berkompetisi perorangan untuk mewakili daerah.

Sebenarnya saya sangat setuju dengan putusan MK tersebut. Bahkan saya sering mengatakan  bahwa putusan MK ini tanggung, seharusnya yang dilarang tidak hanya pengurus partai politik, tetapi juga anggota partai politik. Paling tidak minimal empat atau lima tahun tidak menjadi anggota parpol.

Meski begitu, gugatan OSO ke Bawaslu terkait keputusan KPU yang mencoretnya dari DCT anggota DPD, ya diproses saja. Tetapi Bawaslu harus paham bahwa tindakan KPU ini tidak seperti dia bikin PKPU yang melarang eks napi korupsi nyaleg. PKPU tersebut merupakan tindakan KPU yang mandiri. Karena KPU yang murni ingin melarang bekas napi koruptor, padahal mereka tidak berwenang mengaturnya karena kewenangan pembatasan hak politik ada di undang-undang. Tetapi kalau larangan pengurus parpol jadi calon anggota DPD bukan tindakan mandiri KPU. Artinya, KPU mencoret OSO dari DCT hanya melaksanakan putusan MK.

Yang harus kita sadari bahwa, ketika satu parpol menguasai DPD tentu kurang baik. Jadi, saat ini DPD seperti Fraksi Hanura. Padahal kita tahu bahwa DPD dihadirkan untuk menjadi penyeimbang. Karena itu, menurut saya, putusan MK menjadi momentum mengembalikan marwah DPD, agar jangan partai politik kemudian menguasai DPD untuk kepentingan penguatan parpol di kekuasaan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF