BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wakil sekretaris LPBH PBNU
Kasus Andi Arief Selesai Secara Hukum, Bukan Politis

Secara hukum, tudingan Andi Arief sukar dibuktikan. Itu yang selalu dihadapi oleh KPK, sehingga dibutuhkan alat sadap. Apalagi jika memakai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971  Korupsi, sepanjang layanan publik tidak terganggu, korupsi danggap tak ada. Maka pada UU Tipikor Nomor 31 Tahun 999, tindak korupsi diubah menjadi perbuatan melawan hukum, dan dimasukkan delik formil yang tadinya hanya delik materil. Dari situ kita berangkat. 

Anggap saja yang dikemukakan Andi Arief benar, pasti masih dalam bentuk delik formil. Sampai di situ berhenti kasusnya. Kalau KPK ditunggunya delik materilnya: kapan duit yang dijanjikan itu dibayar dengan rekaman 24 jam. Kalau duitnya kurang Rp1 miliar, KPK turun dari Pasal 12 UU KPK ke pasal rasuah.

Kalau melihat dari hukum positif yang ada, kasus tersebut jelas selesai. Ini bukan karena Partai Demokrat akhirnya merapat ke Prabowo-Sandi, tapi karena tidak ada bukti.

Tapi saya yakin data Andi itu ada benarnya. Sebab, memang ada kompensasi yang harus dibayar kepada anggota koalisi lainya. Kursi cawapres itu milik bersama. Jika anggota disuruh melepas haknya, harus ada kompensasi. Apakah namanya biaya pemilu, dan seterusnya, terserah saja. Karena itu semua anggota akan all out(ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF