BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Penasehat MKEK IDI, Dekan FK UPN
Kasus DBD Tidak Pernah Jadi Prioritas Pemda

Pada dasarnya kasus demam berdarah sudah jelas pasti akan datang di setiap musim penghujan. Namun jika ditanya mengapa kasus demam berdarah masing selalu terjadi, hal itu dapat dilihat dari skala yang besar. Dalam skala besar, kebijakan mengenai kesehatan ada di pemerintah daerah. Pasalnya, Menteri Kesehatan telah melimpahkan masalah itu ke pemerintah daerah, termasuk memberikan deadline.

Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah implementasi program pemerintah untuk mencegah demam berdarah masih tidak jelas. Padahal sebenarnya program ini sangat sederhana, karena hanya mengenai persoalan preventif. Pertanyaannya, dimana anggaran Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)? 

Selama ditenggarai bahwa di setiap Provinsi, anggaran untuk UKM pasti lebih kecil dibanding anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Padahal UKM ini merupakan ujung tombak, karena masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia, seperti demam berdarah berkaitan dengan persoalan lingkungan dan perilaku. Kalau saja air di selokan mengalir, dan tidak ada air menggenang, maka nyamuk demam berdarah pasti tidak akan berkembang biak.

Apabila perilaku masyarakat yang biasa membuang sampah sembarangan atau membiarkan air menggenang di sekitar rumah dapat dikendalikan, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan, maka penyakit demam berdarah pasti dapat dicegah. Namun, apakah pemerintah daerah memonitor dan bertanggungjawab menjalankan program tersebut? Tentu saja tidak.

Karena anggaran UKM untuk melakukan pencegahan DBD sangat kecil, sehingga yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah atau dinas kesehatan setempat adalah anggaran untuk UKP yang besar dan bisa digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan yang harganya mahal. 

Jadi dapat dikatakan bahwa upaya pencegahan ini bukan merupakan hal yang seksi bagi para pengelola. Terutama bagi pengelola yang berada di kantor wali kota atau kantor gubernur. Karena yang selama ini mereka prioritaskan adalah anggaran UKP yang jauh lebih besar. Jika demikian, kasus DBD di setiap daerah tidak akan pernah selesai.

Bukan salah pemerintah pusat jika kasus DBD masih terus terjadi, karena selama ini deadline nasional masih selalu ada. Namun permasalahannya, dalam kampanye setiap bupati rencana yang selalu dicanangkan adalah terkait UKP, seperti memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat tidak mampu dan sebagainya. Sementara untuk mencegah penyakit DBD tak pernah ada.

Jadi paradigma para pemimpin daerah ini harus dibalik. Upaya Kesehatan Masyarakat, atau upaya yang bersifat preventif, seharusnya lebih diutamakan. Bahkan anggaran untuk UKM pada dasarnya lebih efisien dibanding anggaran UKP. Seharusnya masalah dalam kesehatan yang harus diselesaikan lebih dulu adalah soal pencegahan, bukan pengobatan.

Sehingga dalam hal ini, kesalahan ada pada kebijakan pemerintah yang salah dalam memprioritaskan anggaran. Karena UKM merupakan kesehatan dasar yang harus diutamakan. Maka dengan begitu, kasus DBD akan terus berulang setiap tahunnya. Dan, program "1 Rumah 1 Jumantik" juga tidak pernah berjalan karena tidak ada yang memonitor. (grh)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF