BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI
Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.

Non tariff Measure (NTM) saat ini merupakan satu-satunya strategi. Karena sekarang jika ingin menaikkan tarif misalnya, hal itu bukan lagi sebuah strategi tapi subject to WTO. Bisa dijadikan bahan persengketaan / retaliasi di WTO dari trade partner Indonesia.

NTM sudah jamak dilakukan di tengah situasi saat ini dimana tarif sendiri sudah mendekati nol, dan sebagai strategi untuk mengamankan industri dalam negeri.

Di kawasan Asia Pasifik, Australia merupakan salah satu penganut NTM yang cukup intens. Eropa juga seperti itu. Bagaimana produksi CPO Indonesia kesulitan untuk masuk, hal itu juga karena NTM yang diterapkan. Terutama standar lingkungan dan protokol REDD setelah pertemuan di Paris.

Jadi NTM memang satu-satunya strategi agar Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain. Karena negara lain pun melakukan hal yang sama.

Kebijakan proteksi industri dalam negeri misalnya dengan menaikkan tarif sudah tentu keliru, karena akan memunculkan efek retaliasi negara lain dan juga kemungkinan munculnya persengketaan di WTO. Penerapan NTM merupakan satu hal yang lebih subjektif dan lebih bisa diterima.

Penerapan NTM sendiri tidak berarti sebuah rintangan perdagangan. Kecuali hal  itu sudah dibuktikan menjadi sebuah Non Tariff Barriers (NTB). NTM adalah hal jamak yang dilakukan negara-negara di dunia untuk kemudian melakukan sebuah standarisasi untuk pengamanan konsumen dan terutam produksi dalam negeri.

Di WTO sendiri untuk kasus-kasus Non Tariff Barriers lebih sulit dibuktikan karena sangat subjektif. Kecuali kemarin Indonesia kalah di WTO oleh Brazil karena kasus NTM ketika kita menerapkan sertifikasi halal untuk standar kesehatan, tetapi kemudian kita kalah.

Hal itu sebenarnya suatu anomali karena seharusnya kasus NTM atau NTB biasanya dimenangkan oleh negara yang menerapkan karena sulit dibuktikan. Nah, Indonesia kalah ketika itu memang karena tim negosiator kita kurang handal. Sehingga terjadilah kekalahan di WTO untuk kasus yang seharusnya kita menangkan.

Untuk kasus anti dumping memang banyak, salah satunya dengan menerapkan bea masuk anti dumping yang diperbolehkan oleh WTO. Bahkan hal itu bukan lah satu objek di WTO (bea masuk anti dumping). Menurut WTO hal itu termasuk legal.

Hanya masalahnya ketika kita menerapkan anti dumping strategi tetap saja ada celah untuk masuk. Misalnya China lewat circumvention yang mana produk-produk baja China masuk tetapi berubah kode HS.

Kode HS dibuat berbeda dengan tambahan campuran khusus  sehingga tidak masuk dalam spek produk-produk subjek anti dumping.

Penerapan NTM yang tidak berlebihan akan membantu membuat keadaan lebih baik, tetapi jika misalnya dibuat berlebihan, maka hal itu bisa saja membuat impor kita terhambat, karena impor kita 90 persen digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dalam negeri.

Jadi memang sebaiknya harus matang-matang dipikirkan. Seperti untuk industri besi dan baja, karena industri besi baja juga dibutuhkan untuk industri yang lain. Sehingga ketika hal itu dibatasi dengan segala macam aturan NTM, maka bisa jadi akan meningkatkan ongkos produksi untuk industri yang lain, disebabkan oleh pasokan yang terbatas. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong