BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)
Kedaulatan Pangan, Bukan Ketahanan Pangan

“Pangan adalah hidup mati bangsa,” kata mendiang Presiden Sukarno (1952).  Sungguh benar yang Beliau sampaikan. Dapat dibayangkan bila bangsa Indonesia bergantung pada pangan impor, lalu tiba-tiba terjadi krisis sehingga arus impor terhalang. Apa yang akan terjadi? Misalnya, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunganya pada tahun 2013, mendorong terjadinya pembalikan modal dari emerging market (termasuk Indonesia) masuk ke pasar AS. Akibatnya, nilai dollar AS mengalami penguatan yang diikuti oleh pelemahan sejumlah mata uang lainnya (termasuk rupiah). Dampaknya, harga bahan pangan yang kita impor pun naik.

Mungkin tak banyak yang tahu, tempe, makanan paling sederhana di meja makan, bahan bakunya adalah kedele impor dari AS. Kekeringan di AS dan Eropa pada tahun 2008 menyebabkan naiknya harga pangan dunia dan menimbulkan kerusuhan di berbagai negara, mulai dari Haiti hingga Mesir. Konflik Suriah yang berkepanjangan, menurut sejumlah analis, juga diawali dengan kerusuhan-kerusuhan akibat kesulitan pangan.

Bila ada suara menolak impor pangan, biasanya akan muncul sanggahan, “Penduduk Indonesia itu 250 juta, tidak mungkin petani kita bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat! Impor itu wajar saja!”

Perbedaan pendapat ini berakar pada ideologi pertanian yang kita pilih. Di UU Pangan 2012, dua konsep yang punya ideologi  bertolak belakang malah disatukan: kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Bahkan pembuat UU pun masih galau, mau kedaulatan, atau mau ketahanan?

Kedaulatan pangan artinya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (diproduksi sendiri).  Sebaliknya, konsep ‘ketahanan pangan’ memandang bahwa yang penting pangan ada, tersedia di pasar. Bahwa sumbernya impor, tak jadi soal. Ketahanan pangan sejatinya adalah konsep yang dikemukakan oleh para pendukung pasar bebas (neoliberalisme).

Bila pemerintah bertekad mencapai kedaulatan pangan, yang seharusnya dilakukan langkah-langkah yang memang sejalan dengan ideologi kedaulatan pangan, dan ini sudah sangat banyak dijelaskan oleh para pakar.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kedaulatan pangan ini, antara lain, perlindungan petani, reforma agraria (memberikan akses lahan yang cukup kepada para petani agar dapat meningkatkan produksinya), penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan (menggunakan benih lokal, serta tidak lagi mengandalkan pupuk dan pestisida kimia), pembatasan penguasaan sektor pangan oleh korporasi, dan lain-lain.

Sebagaimana semua pekerjaan lainnya, menjadi petani itu butuh bakat, passion, dan semangat kerja keras yang tinggi. Ini bukan pekerjaan orang bodoh atau miskin. Tanpa ada petani, kedaulatan pangan tak akan pernah tercapai. Menurut BPS, dalam periode 2003-2013, setiap tahunnya ada 500.000 petani yang berhenti bertani. Jelas ini adalah kerugian besar bagi bangsa ini.

Untuk itu, jelas negara harus melindungi para petani, dalam berbagai aspek fundamental. Misalnya, ketika ada korporasi bermodal besar ingin membangun pabrik atau tambang yang beresiko mematikan sumber air bagi petani, siapakah yang dimenangkan oleh negara? Bila yang dimenangkan adalah korporasi (dengan 1001 dalih dan pembenaran, tentu saja), maka sesungguhnya tekad mencapai kedaulatan pangan sebenarnya masih sebatas di atas kertas. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998