BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik
Kepentingan Politik Lebih Menonjol

Wacana mengembalikan GBHN bukan semata karena rancangan pembangunan berjangka, jika itu yang dimaksudkan, secara bijak seharusnya sudah terakomodir dalam paket Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dua platform rancang bangun pembangunan itu seharusnya cukup, dan perlu.

Hanya saja, kebutuhan politik seringkali tidak berada tetap pada ruang ideal, kepentingan politik yang menonjol dalam perdebatan GBHN lebih kental dibanding soal kepentingan pembangunan itu sendiri. Mengembalikan GBHN, berarti mengembalikan kekuatan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan itu searti dengan menyerahkan konstitusi pada MPR seutuhnya.

Bagian inilah yang membuat penolakan GBHN mengemuka, ada konsekuensi yang harus ditanggung beserta resiko politiknya. Ketika MPR berkuasa menentukan GBHN, maka saat itu MPR telah berkuasa atas Presiden beserta alat-alat kekuasaanya. Nuansa politik yang demikian sudah terjadi di Indonesia, dan telah mengalami evaluasi nasional melalui proses reformasi yang hingga kini berlangsung.

Jika proses reformasi, termasuk jalannya politik trias politika, di mana eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki kekuasaan setara, dan dianggap belum cukup ideal untuk mempercepat laju pembangunan, maka yang diperlukan adalah mengevaluasi kembali, bukan mengembalikan apa yang sebelumnya telah terevaluasi. Meskipun, kita tidak dapat memungkitri bahwa kekuasaan yang setara merupakan konsep paling ideal saat ini, ketiganya saling mengawasi dengan porsi masing-masing.

Dengan gambaran itu, maka perlu adanya penegasan bahwa mengembalikan GBHN adalah jalan keputus-asaan menuju Indonesia yang terbuka, lebih baik, dan memberikan ruang politik pada publik secara proporsional. Penolakan pada GBHN bukan soal linieritas pembangunan berjangka, tetapi lebih pada upaya mencegah sebuah lembaga negara lebih berkuasa dibanding lembaga lainnya. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik