BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)
Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya

Keputusan KPU mencoret caleg DPD yang berasal dari pengurus parpol dalam DCT Pileg DPD patut diapresiasi.  Selain karena sudah sesuai dengan Keputusan MK No. 30/PUU- XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 lalu,  juga karena dengan pencoretan tersebut, kepastian soal identitas DPD yang berbeda dari DPR bisa segera ditegakkan.

Polemik soal karakter keanggotaan DPD sesungguhnya sudah lama menjadi wacana bahkan polemik di ruang publik. Wacana itu muncul menyusul banyaknya kekisruhan di DPD yang disebabkan, antara lain, sebagian anggotanya merupakan pengurus parpol yang mengakibatkan DPD ini nampak seperti “Perwakilan Daerah bercita rasa parpol tertentu”. Dari polemik yang muncul,  satu hal yang selalu saja tak berubah yakni pandangan bahwa sejak awal DPD dibentuk untuk menjadi saluran perwakilan daerah. Identitas DPD sebagai perwakilan daerah ini merupakan kekhususan DPD untuk membedakannya dengan caleg DPR yang berasal dari partai politik dan disebut perwakilan politik.

Jadi, saya kira dengan keberanian KPU mencoret caleg DPD yang merupakan pengurus parpol ada harapan positif ke depan di mana DPD akan kembali ke khittahnya sebagai lembaga perwakilan daerah.

Itulah alasannya kenapa keputusan KPU mencoret caleg DPD yang berlatarbelakang pengurus parpol penting didukung, bukan demi alasan pragmatis soal nasib para calon DPD yang dicoret, tetapi demi tegaknya marwah institusi DPD yang sejak terbentuk sampai saat ini belum juga berhasil mengaktualisasikan dirinya sebagai lembaga berpengaruh di level  nasional atau sejajar dengan DPR.

Jadi, dukungan kita terhadap ketegasan KPU mencoret caleg DPD berlatarbelakang pengurus parpol bukan karena alasan sentimen atau tidak suka dengan figur tertentu, seperti OSO misalnya. Publik punya satu-satunya kepentingan yang jauh lebih besar dari sekedar urusan dukung mendukung figur tertentu yakni agar lembaga DPD tidak dikerdilkan oleh nafsu kekuasaan segelintir elite-nya saja.

Keputusan KPU juga mengembalikan kewarasan politik kita yang paham bahwa sebagai kader parpol, jalur yang seharusnya digeluti adalah menjadi caleg DPR. Caleg DPR itu merupakan arena pertarungan bagi kader-kader partai politik. Para kader parpol yang berani dan ingin “naik kelas” dalam karir politiknya harus bisa bertarung pada proses pemilihan legislatif untuk memenangkan suara atau kursi di DPR.

Jadi, aneh ketika pengurus parpol malah balik badan dari jalurnya dan mencari jalur aman sebagai caleg DPD. Hal ini merusak konsep promosi bagi kader partai politik yang benar.  Kalau gentle, ya bertarunglah dengan baju parpol di jalur pemilu legislatif DPR. Di situ sarana bagi politisi parpol untuk menunjukkan kelasnya. Sekalian juga jalur itu yang mesti digunakan Parpol untuk mengukur daya terima parpolnya oleh publik. Sebagai kader parpol, mestinya sebuah keharusan untuk membuktikan kapasitasnya melalui pemilu legislatif DPR itu. Bukan malahan seperti malu-malu kucing atau tidak percaya diri dengan parpolnya lalu memilih jalur DPD sekedar untuk tetap bisa eksis di jagad perpolitikan dengan tetap mengenakan baju parpol. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF