BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional
Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal

Menurut saya, wacana amandemen sebenarnya sudah lama. Hanya saja, karena dirasa sistem politik kita sudah sangat liberal jadi amandemen dianggap kebablasan. Seperti yang dikatakan Surya Paloh bahwa kita sudah sangat liberal, bahkan sistem ekonomi kita sudah kapitalisme.

Terlepas dari Surya Paloh menyatakan demikian, tapi sebenarnya dalam discourse publik, sudah sering muncul wacana ini. Kalau dibilang seberapa penting, menurut saya sangat penting. Alasannya, pertama, ini terkait GBHN, kita tidak ada satu pegangan dan tiap pergantian lima tahunan tidak ada pegangan tentang visi Indonesia ke depan. Bukan lima tahunan, tapi 20 – 30 tahun ke depan itu seperti apa.

Jadi tidak tiap ganti presiden atau pemerintahan berubah-ubah jadi tidak konsisten. Akhirnya pembangunan kita tambal sulam terus. Terlalu banyak bereksperimen dan tidak sampai – sampai. Hari ini tol laut, besok apa lagi, apa lagi, tidak sampai-sampai.

Jika kita canangkan bahwa kita sebagai negara maritime, maka capaiannya itu mestinya dalam 1 jangka waktu yang panjang. Itu contohnya seperti itu. Makanya semestinya itu dibukukan dalam GBHN. Jadi ini namanya politik negara. Itu dia tanpa dipegaruhi kepentingan kelompok, ataupun kepentingan daerah, kepentingan golongan, dsb. Jadi GBHN itu betul-betul mencakup kepentingan bangsa ke depan. Ini urgensinya.

Sementara, wacana terkait posisi MPR sebagai lembaga tertinggi, menurut saya, negara kita sangat plural. Jadi mesti ada perekatnya. Dalam institusi politik, mesti ada yang supreme. Tidak bisa semua memiliki kedudukan yang sama.

Hal itu bisa dilakukan kalau negara tersebut homogen, ekonomi kuat, negaranya tidak terlalu besar dan masyarakatnya relative makmur, seperti negara-negara eropa barat. Sementara jika di Indonesia, itu berat sekali. Saya setuju MPR itu menjadi lembaga tertinggi. Jadi sifatnya dia mengikat, artinya semua representasi kelompok atau golongan itu terwadahi di MPR.

Kalau yang jalur DPR itu pilihan langsung, maka MPR itu disamping dipilih oleh rakyat, juga mewakili kepentingan daerah. Sebenarnya sudah ada DPD, itu tidak perlu dirubah, sebaiknya diangkat dan diberikan kewenangan lebih kepada MPR, supaya DPD juga jangan terus meminta kewenangan lebih.

Jadi perubahan-perubahan ini juga jangan terlalu revolusioner tapi bisa mengakomodasi secara bertahap. Jadi perbaikan-perbaikan itu tetap secara evolusi dan jangan sampai menimbulkan guncangan tapi arahnya betul-betul pada penguatan lembaga perwakilan di tingkat MPR.

Karena misal model pemerintah dan MPR sama rata terus diadu begitu, tidak bisa. Nantinya MPR itu diatur kembali kewenangannya. Jadi saat-saat genting, pemerintah bisa ditake over oleh MPR supaya bangsa ini tetap bersatu. Itu ada di MPR.

Sementara soal pemilihan presiden, itu bisa tetap dipilih langsung, bisa dipilih oleh MPR. Kalau yang pilih langsung, ada prasyaratnya yakni multi partai sederhana itu harus. Jangan jumlah partai sebanyak sekarang. Supaya lebih stabil, konflik lebih mudah dikelola, dan menekan cost, kualitas bisa ditingkatkan.

Misal ada 3 partai itu lebih mudah. Sumber daya politik lebih mudah dikelola. Jadi tidak berserak, prosedur makin sederhana, kualitas perwakilannya bisa lebih terkontrol, aturan-aturannya musti diperketat lagi, costnya lebih rendah lagi.

Jadi boleh, tapi partai lebih sederhana lagi. Kalau itu tidak, dengan model sekarang, lebih baik kembalikan saja ke MPR. Karena sistem kita kan presidensial, ya sudah dipilih dia dikasih kewenangan yang lebih besar.

Kalau sekarang dengan sistem multi party, walaupun secara konstitusi dikatakan presiden itu memiliki kekuasaan penuh tapi kan prakteknya tidak bisa. Karena kekuatannya kecil. Paling tinggi 20 persen. Meski koalisinya tinggi tapi kan tetap riskan. Tradisi koalisi kita belum terbangun. Paling nanti tengah jalan pecah lagi itu.

Jadi bolak-balik begitu terus politik kita ini. jadi kalau kita mau konsisten dengan sistem presidensial, itu bisa diangkat kembali ke MPR, bisa juga dipilih langsung seperti sekarang tapi dengan sistem partai yang lebih sederhana. Sehingga nanti, partai yang menang itu partai yang besar. Bukan partai kecil. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan di DPR dia punya gigi.

Nah, kalau presidennya punya gigi, maka pencapaian visi negara di GBHN itu akan sinkron. Dari segi kepemimpinan kuat, dari visi negara itu lebih mudah dicapai. Jadi lebih simple, tidak rumit seperti sekarang. Biaya lebih murah, efek negative bisa lebih dihindari, konflik antar partai bisa disederhanakan. Dipastikan dengan 3 atau 5 partai politik. Jadi semua terwakili. Saya cenderung pada tiga partai seperti masa orde baru.

Jika MPR dikhawatirkan akan mengakomodasi kepentingan elite saja, tinggal diatur saja di UU-nya dirubah dan disempurnakan lagi. Semua tergantung UU-nya. Apapun sistemnya, pada akhirnya bagaimana UU-nya, mendukung tidak? Kadang-kadang tidak konsisten. Kaya kita sekarang ini tidak konsisten. Sistem presidensial tapi multipartai. Akhirnya presidennya mandul tidak punya gigi. Artinya UU tidak mendukung prinsip-prinsip UUD 1945.

Atau penjabaran UUD 45 tidak sinkron dan tidak mendukung. Kalau sistem presidensiil, mestinya partai juga mengarah kepada penguatan presidensiil. Artinya partai itu harus dimenangkan oleh partai yang mendapatkan suara terbanyak. Kalau Cuma 20% ya tidak bisa. Kalau gabung-gabung ya rentan. Jadi kalau dari awal sudah dikondisikan sederhana, maka kalau ada 3 partai pasti dia akan memperoleh dukungan yang kebih besar. Itu masalahnya.

Ini memang ideal, karena kita bicara perubahan, memang harus formatnya musti ideal. Kalau tidak, ya tidak ada perubahan, tetap saja model lama. Jadi kalau mau amandemen, musti dilihat secara menyeluruh, jangan sifatnya parsial. Jangan melihat hanya di MPR saja. Apakah partai yang ada ini mendukung tidak sistem presidensial. Apakah DPR akan semakin kuat dan berkualitas tidak? Banyak tapi jika tidak berkualitas untuk apa.  

Sudah biaya banyak, bocornya juga banyak, ambil keputusan susah. Ini masalahnya ada di dalam proses pengambilan keputusan. Kita ini sangat mubadzir dalam proses pengambilan keputusan.

Jadi MPR itu menjadi lembaga tertinggi dengan alasan supaya bisa menjadi penengah ketika terjadi konflik. Selain itu juga sebagai perekat keberagaman dan betul-betul mewakili. Tentu kita akan hati-hati jangan sampai terulang kembali MPR seperti orde baru. Ketakutan sebagian kalangan sebenarnya juga bukan alasan. Itu bisa diatur di UU nya. Tapi konsepnya sudah benar. Konsep yang dibangun oleh founding fathers kita sudah luar biasa canggihnya. Sudah diprediksikan semua.   

Kegagalan kita itu ada di implementasinya. Sudah bagus tapi saat praktek disimpangkan. Jadi bukan yang prinsipnya yang harus diperbaiki, tapi UU operasionalnya. Jadi diskusinya jangan ngawur. Sekarang saatnya, tentu saja dengan pilihan –pilihan yang cukup kuat dengan kajian-kajian yang mendalam dan sedapat mungkin menghindari kepentingan politik baik kelompok ataupun partai. Jadi kita bicara visi dan kepentingan negara jangka panjang. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik