BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior
Koperasi: Solusi Mendasar Fluktuasi Harga Pangan

”Menginterogasi Cabe”. Itulah judul tulisan saya sekitar 25 tahun lalu di Harian Republika. Tulisan itu merupakan satir tentang fluktuasi harga cabe yang gila-gilaan.

Kini, seperempat abad kemudian, krisis serupa masih harus kita hadapi. Harga cabe bergejolak hebat seperti roller-coaster. 

Fluktuasi harga tak cuma terjadi pada cabe, melainkan harga banyak bahan pangan lain. Kita masih akan menghadapinya di masa-masa mendatang sepanjang kita tidak menemukan akar masalah dan mencari solusi mendasar. 

Bukankah ironis, selama seperempat abad pergantian pemerintahan tak bisa memecahkan soal pangan yang sederhana? 

Hari-hari ini kita memperingati Hari Koperasi. Menurut saya, format koperasi merupakan jawaban mendasar atas beberapa problem akut dan kronis dalam bidang pangan. 

Pertanian kita menghadapi problem struktural yang dicerminkan oleh terus terus merosotnya pendapatan petani. Boro-boro memikirkan pengolahan pangan, untuk makan keluarga besok pun sudah terengah-engah. 

Perubahan iklim membuat risiko gagal panen makin besar. Sementara itu, pemakaian pestisida/insektisida secara jor-joran telah merusak tanah, membuat ongkos produksi pertanian terus meningkat. 

Pemerintah tidak banyak membantu. Justru menindas petani sejak Orde Baru. Harga pangan adalah pemicu utama inflasi. Takut inflasi, pemerintah berusaha membuat harga pangan tetap rendah. 

Oleh pemerintah, beberapa komoditas seperti gula dipatok harganya serendah mungkin. Harga komoditi yang sudah mengikuti mekanisme pasar, seperti cabe atau daging, dijaga tetap rendah dengan membuka lebar keran impor. Ini menutup kemungkinan petani pulih ekonominya setelah gagal panen.

Ekonomi pertanian terus merosot dan akhirnya ditinggalkan orang. 

Adakah cara meningkatkan ekonomi petani tanpa memicu inflasi? 

Hanya format koperasi yang memungkinkan petani memperoleh harga bagus tanpa membebani konsumen dengan harga tinggi. 

Ide dasarnya adalah mengembangkan koperasi tani yang bisa langsung berhubungan dengan koperasi konsumen atau pedagang pasar. Rantai perdagangan menjadi lebih pendek.

Selama ini, petani hanya rata-rata mendapat 30 persen harga setiap komoditas yang dinikmati konsumen. Sekitar 70 persen hilang di tangan tengkulak, pedagang kecil, pedagang besar dan ongkos transportasi. 

Dengan koperasi yang meringkas rantai perdagangan, harga di tingkat petani bisa naik tanpa harus meningkatkan harga di tingkat konsumen. 

Itu bisa berlaku tidak hanya untuk cabe, tapi hampir semua jenis komoditas pangan, termasuk perikanan. Koperasi dengan kata lain bisa menjadi cara efektif pula untuk memecahkan problem logistik yang menghantui pemerintah. 

Problem logistik pangan nasional tak bisa hanya dipecahkan dengan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Tapi, dengan memberdayakan petani dan konsumen untuk membentuk koperasi.

Cara ini justru lebih murah dibanding membangun infrastruktur fisik yang padat modal dan membebani keuangan negara. 

Koperasi, di lain pihak, memberi manfaat lebih besar dari itu semua: memadukan sumberdaya petani yang terserak dan tercecer, serta akhirnya memperkuat posisi tawar dan kesejahteraan petani. Koperasi memperkuat modal sosial, berupa peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan menyerap pengetahuan serta ketrampilan baru tak hanya dalam budidaya, tapi juga pada pengolahan pangan.   

Dengan koperasi, beberapa problem struktural yang dihadapi pemerintah, petani maupun konsumen bisa sekaligus dipecahkan. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik