BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI
Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1

Menteri Keuangan (Menkeu), Ibu Sri Mulyani, menekankan ada tiga aspek dalam kebijakan cukai, yaitu pengendalian konsumsi (kesehatan), penerimaan negara, dan pengaturan industri. Menkeu menyitir bahwa prevalensi merokok usia 10-18 tahun meningkat dari 7 persen (2013) menjadi 9 persen (2019). Kondisi ini menjauh dari target RPJMN 2014-2019, yaitu di angka 5.4 persen. Menkeu juga menekankan meningkatnya konsumsi rokok di perempuan. Ini hal yang bagus, di mana pertimbangan utama kenaikan cukai rokok adalah tujuan pengendalian konsumsi.

Sementara aspek penerimaan negara dan pengaturan industri adalah prioritas berikutnya. Kenaikan 23 persen tarif cukai rata-rata dan 35 persen harga jual eceran rata-rata kami apresiasi karena menilik dari tingkat inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun (2018-2019)  totalnya sekitar 17 persen. Sedangkan kenaikan harga rata-rata yang diumumkan adalah 35 persen (dua kali lipat dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi 2018-2019). Seharusnya, kenaikan harga rata-rata ini cukup untuk mengerem konsumsi rokok di kalangan anak-anak dan mereka yang berpenghasilan rendah.

Namun, rincian kebijakan ini perlu dikawal agar efektif dalam menurunkan konsumsi rokok. Karena angka 23 persen dan 35 persen adalah rata-rata, maka perhatian perlu difokuskan pada jenis rokok mana yang tarif cukainya naik paling tinggi. 

Kami sebenarnya mengharapkan agar angka 23 persen kenaikan tarif cukai dan angka 35 persen kenaikan HJE (harga jual eceran) merupakan kenaikan minimal untuk semua jenis rokok.

Agar tujuan pengendalian konsumsi rokok dan peningkatan penerimaan negara efektif maka kenaikan tertinggi cukai rokok harus dikenakan kepada jenis rokok yang memiliki pangsa pasar terbesar, yaitu sigaret kretek mesin (SKM) terutama SKM golongan 1 dengan produksi di atas 3 milyar batang per tahun. Pangsa pasar SKM 1 sebesar 63 persen. Jika pemerintah ingin menurunkan konsumsi rokok di kalangan anak-anak di mana produk SKM 1 populer di kalangan mereka, maka pemerintah harus menaikkan tarif cukai dan  harga eceran SKM 1 tertinggi di antara yang lainnya. Di masa lalu, kenaikan cukai tertinggi tidak pada SKM 1. Setelah kretek mesin, sigaret putih mesin juga harus dinaikkan tarif cukainya dengan sama tingginya karena mereka menggunakan mesin yang capital intensive, tidak labor intensive. Untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang labor intensive, saya menilai wajar diberikan kenaikan tarif cukai yang lebih rendah.

Perlu digarisbawahi bahwa harga rokok per bungkus saat ini antara 5 ribu - 25 ribu masih jauh dari harga yang dianggap perokok akan bisa menurunkan konsumsi atau menghentikan kebiasaan merokoknya. Survei dari PKJS UI menunjukkan bahwa harga yang dapat menurunkan konsumsi rokok adalah Rp60-70 ribu per bungkus. Bahkan harga rokok termahal pun masih jauh dari harga tersebut. Saya prediksi, harga termahal setelah kenaikan cukai ini akan berada di kisaran 35 rb per bungkus. Ini masih setengah dari harga yang menurunkan konsumsi. Kami berharap pemerintah fokus pada harga rokok SKM 1 agar mendekati Rp60 ribu per bungkus.  Kami yakin Presiden Jokowi melindungi anak-anak dari terkaman industri rokok.

Peningkatan cukai rokok ini juga akan didukung oleh petani tembakau. Karena dengan naiknya tarif cukai dan penerimaan cukai maka dana bagi hasil cukai hasil cukai tembakau yang diterima pemerintah daerah pun akan meningkat. Tidak hanya DBHCHT, namun pajak rokok  di mana tarifnya 10 persen dari tarif cukai, yang diterima daerah akan meningkat. Peningkatan dana yang diterima daerah ini bisa digunakan untuk membantu petani tembakau dan buruh rokok guna mendapatkan penghidupan yang lebih baik di sektor selain tembakau dan rokok. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!