BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara
Mahalnya Ongkos Politik: Siapa yang Menabur Angin, Ia yang Menuai Badai

Mahalnya ongkos politik dalam praktek demokrasi yang tengah berlangsung saat ini merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak terpisahkan dengan fenomena munculnya kotak kosong dalam Pilkada 2018.

Dalam opini terdahulu “Kotak Kosong di Pilkada 2018, Demokrasi Ataukah Demonkrasi? ”telah terjelaskan betapa proses politik yang terjadi dalam Pilkada 2018 sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai praktek demonkrasi. Sebuah proses politik yang berlangsung di bawah kendali oligarki politik dimana rakyat diposisikan tidak lebih cuma sekedar kerumunan massa yang dimobilisasi sebagai ornamen politik (mobokrasi) dengan menggunakan berbagai sentimen isu-isu primordial SARA yang dangkal, emosional dan jumud.

Praktek demonkrasi juga menyertakan kehadiran para plutokrat yang dengan kekuatan kapitalnya berusaha mempengaruhi proses demokrasi untuk memastikan kelangsungan bisnisnya terus berkembang dengan penuh privilese di bawah perlindungan penguasa baru yang nantinya terpilih.

Rakyat, siapapun itu, dalam konteks negara harus dipahami sebagai mereka yang tidak terlibat duduk dalam pemerintahan. 

Dalam prinsip demokrasi, rakyat juga adalah warganegara yang berperan aktif sebagai subyek politik yang memiliki daulat dan martabat. Namun faktanya di dalam praktek demonkrasi, rakyat dalam konteks mobokrasi hanya hadir menjadi obyek politik yang telah kehilangan daulat dan martabatnya sehingga dengan mudahnya dieksploitasi demi kepentingan oligarki politik dan para plutokrat. Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat seiring juga dengan rendahnya kecerdasan politik rakyat menjadi sasaran empuk para plutokrat untuk menjadikan para kandidat kepala daerah tampil di pentas politik layaknya seperti Maecenas dalam wujud money politics dengan bungkus topeng kedermawanan.

Bagi rakyat, pesta demonkrasi tidak lebih hanya peluang usaha untuk mengais tambahan uang, mirip seperti halnya kemunculan tiba-tiba para pedagang kaki lima di setiap ada kerumunan massa, sesederhana itu. Rakyat hanya memanfaatkan peluang untuk membalik keadaan dari yang tadinya dieksploitasi menjadi yang mengeksploitasi. Setelah satu masa periode pemerintahan selama 5 tahun mereka hanya menjadi obyek eksploitasi dari penguasa terpilih tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat. Maka tidak salah jika kemudian rakyat melihat Pilkada secara pragmatis sebagai peluang untuk menyejahterakan dirinya dengan mengeksploitasi oligarki politik yang disponsori oleh dana para plutokrat.

Gambaran di atas semakin memperjelas dan mempertegas bagaimana senyatanya pola interelasi dan interaksi yang terbangun antara pemerintah, rakyat dan pengusaha yang diwakili oleh oligarki politik, mobokrasi dan plutokrasi; inilah yang menghidupkan mesin kleptokrasi dalam sistem demonkrasi yang tengah berlangsung saat ini.

Suatu keadaan yang sejak awal telah diwaspadai oleh Soekarno tentang bahayanya praktek demokrasi liberal ala barat seperti yang terungkap dalam pidatonya di Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Soekarno dengan tegas mengatakan, “Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politieke economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!” Permusyawaratan yang mensyaratkan adanya demokrasi politik yang memberikan kesamaan hak politik. Yang tak kalah penting juga demokrasi ekonomi yang memberikan kesamaan hak ekonomi guna menjamin terselenggaranya dua prinsip politiekerechtvaardigheid dan socialerechtvaardigheid, keadilan politik dan keadilan sosial.

Kesamaan hak politik yang tidak diimbangi oleh kesamaan hak ekonomi, hanya akan memberi ruang bagi lahirnya penindasan dan penjajahan oleh kaum pemilik modal (kapital) sebagai pemilik kekuasaan politik terhadap rakyat yang tak lebih hanya menjadi obyek politik dan obyek ekonomi.

Maka jika saat ini muncul fenomena mahalnya ongkos politik, ingat saja akan satu pepatah, “menepuk air didulang, terpercik ke muka sendiri!” Siapa yang menabur angin, ia pula yang menuai badai. (ade)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF