BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar

Dalam penyelesaian polemik tiket penerbangan domestik yang masih melambung tinggi, pemerintah mewacanakan membuka perizinan bagi maskapai asing untuk mengudara di penerbangan domestik Indonesia.

Harapannya adalah dengan adanya maskapai asing maka persaingan di industri penerbangan domestik menjadi ketat dan akan menurunkan harga. Pertanyannya adalah apakah hal itu cukup? tentu tidak karena ada 4 masalah besar pengelolaan industri penerbangan domestik.Terdapat empat persoalan utama industri penerbangan domestik, yaitu:

Pertama, inefisiensi penerbangan nasional. Inefisiensi bisa dilihat dari harga yang tidak turun meskipun sebagian besar maskapai domestik di Asia Tenggara menurunkan harganya. Hanya Maskapai asal Indonesia yang menaikkan di tengah-tengah penurunan harga di penerbangan domestik di Asia Tenggara.

Salah satu alasannya adalah tingkat Load Factor / Tingkat Keterisian yang belum mencapai Breakeven Load Factor (BLF). Padahal tingkat keterisian rata-rata maskapai di Indonesia sudah melebihi rata-rata BLF maskapai di Asia Pasifik. Artinya sudah sewajarnya mendapatkan keuntungan. Namun yang terjadi adalah kenaikan harga dengan alasan masih merugi.

Harga avtur juga menjadi kambing hitam oleh teman-teman INACA, namun sejatinya harga avtur di Indonesia lebih murah dibandingkan di Singapura dan Malaysia. Bahkan harga avtur di Indonesia dikatakan sudah turun.

Kedua, Pembiaraan Peng-konsentrasian Pasar dan Monopoli Power. Sejak tahun 2010, nyaris tidak ada penambahan kompetitor di industri penerbangan domestik. Akibatnya tingkat konsentrasi hanya terfokus pada dua group penerbangan besar domestik yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Kedua perusahaan tersebut menguasai lebih dari 80 persen pangsa pasar nasional. Terlebih pada tahun kemarin ada pengambilalihan Sriwijaya Group oleh Garuda Indonesia yang menyebabkan tingkat konsentrasi dua perusahaan besar mnejadi 96 persen.

Monopoli power perusahaan penerbangan meningkat pada low season di tahun 2019. Pada low season, dahulu harga ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran di pasar, namun saat ini perusahaan bebas menentukan harga dan masyarakat tidak mempunyai daya tawar dan pilihan lainnya. Akibatnya ukuran monopoli power (dilihat dari lerner index) meningkat di low season antara tahun 2018 dan 2019.

Ketiga, peningkatan Tarif Batas Bawah (TBB). Alih-alih menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) pada awal isu harga ini muncul, pemerintah justru menaikkan TBB penerbangan domestik dari 30 persen dari batas atas menjadi 35 persen dari batas atas. Kenaikan ini berasalan untuk melindungi perusahaan. Namun masalahnya adalah perusahaan mana yang dilindungi ketika hanya ada dua grup perusahaan saja yang bermain dalam penerbangan domestik. Alasan tersebut sangat klise mengingat tidak adanya perusahaan yang perlu perlindungan. Justru perusahaan maverick (penggangu bagi kartel) yaitu Air Asia dihilangkan dari travel online agent (TOA) yang diduga ada desakan dari pelaku kartel.

Keempat, Pembiaran Pengambilalihan maskapai. Nilai HHI akibat adanya pengambilalihan Sriwijaya oleh Garuda Indonesia adalah 4624 atau bertambah lebih dari 200. ini patut dipertanyakan karena batasan pertambahan HHI akibat adanya pengambilalihan adalah 200.

Permasalahannya adalah Pengambilalihan Sriwijaya Group juga dinilai telah menghilangkan kompetitor yang bisa menjadi pengganggu dan pesaing utama Garuda Indonesia dan Lion Air Group. Penggabungan ini untuk meningkatkan kolusi dan koordinasi. Tinggal Air Asia sendiri yang bersaing dengan dua maskapai besar di Indonesia.

Jadi pada kesimpulannya, terdapat 4 permasalahan pengelolaan industri penerbangan domestik yaitu :

1. Inefisiensi penerbangan nasional

2. Pembiaran pengkonsentrasian pasar dan monopoli power

3. Peningkatan tarif batas bawah

4. Pembiaran pengambilalihan maskapai

(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!