BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Menteri ESDM, Ketua Tim Skinkronisasi Anies-Sandi
Melihat Kasus Novanto, Kebatinan Rakyat Tercabik

Esensi kepemimpinan adalah keteladanan: sikap tindak yang akan memberi inspirasi bagi segenap warga organisasi dalam membentuk tata nilai dan perilakunya. Semakin besar organisasi tempat pemimpin itu berada, maka pengaruhnya akan semakin besar dan luas.  

Jika ia merupakan pemimpin negara, maka seluruh ucapan, sikap, dan tindakannya akan mewarnai perilaku segenap warga negara. 

Dalam kasus "akrobat hukum" yang sedang dipertunjukkan oleh Setya Novanto, dan sejumlah elite politik pendukungnya, inilah pangkal kecemasan kita.  

Soal teknis hukum acara dan substansi hukumnya kita sudah mendengar pandangan dari banyak ahli, bahkan banyak di antaranya yang amat tajam menghujam. Tetapi pandangan-pandangan itu tak membuat yang bersangkutan surut, lantas berubah sikap menjadi lebih taat mengikuti kehendak penegakan hukum.

Sesungguhnya nurani rakyat tak bisa dibohongi. Demikian pula nurani rakyat tak bisa berbohong. Mengikuti kasus demi kasus yang menunjukkan adanya keterlibatan Setya Novanto (SN) membuat suasana kebatinan bangsa kita seperti terus tercabik cabik rasa keadilannya. Ada perasaan umum, seolah olah jika seseorang berkuasa maka tingkah polahnya--seberapapun berlawanan dengan batas-batas kepatutan--tak ada yang mampu menghalangi. 

Setelah pertunjukan "drama" sakit komplikasi yang berat-berat: tekanan darah, migran, gangguan jantung, hingga pernafasan, dan tiba tiba sehat seketika setelah lolos dari status tersangka melalui proses praperadilan, SN kini tengah memainkan jurus baru. 

Berkali-kali mangkir dari panggilan, kini setelah ditetapkan kembali sebagai tersangka berusaha "berlindung" di balik tameng izin Presiden Republik Indonesia. Penasehat hukumnya mengatakan: "hadir tidaknya SN memenuhi panggilan KPK tergantung izin dari Presiden". 

Tiga persepsi akan menguat dari drama minta izin Presiden ini. Pertama, masyarakat semakin yakin bahwa SN memang tidak hormat pada hukum dan karenanya tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti proses penegakan hukum.  

Kedua, akan ada anggapan bahwa selama ini SN memang dilindungi oleh Presiden Republik Indonesia. Sehingga kali ini pun, ketika mulai semakin terpojok, ia mencari-cari perlindungan kepada Kepala Negara.   

Sebagai catatan, memang telah menjadi tanda tanya banyak pihak: mengapa orang bermasalah masih bisa terus memimpin partainya dan memimpin lembaga terhormat bernama Parlemen?  Apakah ini bukan karena topangan tangan-tangan kuat yang ada dalam kekuasaan?

Ketiga, hukum akan selalu dapat dikalahkan dijungkirbalikkan oleh kekuasaan. Karena itu politik akan terus menjadi ladang perebutan kekuasaan, bukannya sebagai jalan untuk melayani rakyat. Fungsi luhur politik akan semakin tergerus dan hilang disebabkan tingkah polah yang dipertunjukkan oleh elite politik kita. 

Harap diingat, legislatif adalah lembaga pembuat hukum. Jika pemimpin tertinggi lembaga pembuat hukum menampilkan perilaku yang melecehkan dan mempermainkan hukum, maka rakyat sedang diajari cara merusak tatanan bernegara dengan telanjang. 

Di atas segalanya, yang patut kita cemaskan adalah aspek keteladanan para elite politik yang semakin merosot. Seperti tidak sadar bahwa setiap diri yang berada di puncak-puncak kekuasaan maka seluruh perilakunya akan mewarnai perilaku warga negara.

Sering saya berfikir: inilah yang dimaksud oleh para penulis buku kepemimpinan, untuk menjadi pemimpin seseorang harus memiliki kecerdasan yang memadai. Tidak saja kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Tanpa kecerdasan memadai, yang dilakukan adalah kerusakan dan pengrusakan. Semakin tinggi kedudukan pemimpin yang tak punya kecerdasan memadai, semakin luas dan dalam kerusakan yang dibuatnya.  

Semoga kita diberi kekuatan kolektif untuk menghentikan kerusakan dan pengrusakan, dan mampu menjaga Indonesia menuju masa depannya. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF