BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti
Mencari Win Win Solution Cukai Rokok

Permasalahan cukai rokok selalu menjadi topik yang tak berujung di Indonesia. Menaikkan cukai rokok selalu menjadi “nyanyian kebijakan” dari rezim yang berkuasa. Bahkan ketika kampanye Pilpres, topik cukai rokok selalu disinggung bersamaan dengan strategi menurunkan konsumsi rokok pada masyarakat, meski tidak secara gamblang dikemukakan oleh capres cawapres.

Padahal berbagai  kebijakan pemerintah telah dilakukan dengan tujuan menurunkan konsumsi rokok, seperti: pertama, memperluas dan memperbanyak Kawasan Tanpa Rokok (KTR); kedua, gencar melakukan edukasi bahaya rokok ke berbagai instansi, perusahaan, sekolah, dan rumah tangga; ketiga, pengaturan iklan rokok, keempat, pemberian insentif kepada penjual rokok agar berhenti; dan kelima, tersedianya pelayanan kesehatan untuk membantu orang yang ingin berhenti merokok.

Setiap kali pemerintah akan menurunkan konsumsi rokok secara signifikan, maka akan timbul beberapa permasalahan baru, seperti: pertama, kontribusi pendapatan cukai akan menurun; dan kedua, peningkatan pada tingkat pengangguran struktural yang masif.

Kebijakan menaikkan cukai rokok yang selalu dilakukan oleh pemerintah, tentunya sangat berpengaruh buruk pada kondisi petani tembakau dan pelaku industri rokok. Petani tembakau dan industri rokok tidak saja terkena imbasnya secara signifikan tetapi juga petani dan industri akan menderita kerugian yang sangat besar. Rumitnya permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah tidak saja akan membawa tingkat kepercayaan masyarakat dan industri rokok tetapi juga income pemerintah yang selama ini dinikmati dari cukai rokok. Pada praktiknya, kebijakan ini akan membuat Industri Hasil Tembakau (IHT), semakin terpuruk dan dikhawatirkan berdampak besar terhadap penjualan rokok pedagang eceran. 

Banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus ditanggung akibat kebijakan tersebut, yakni harus mampu mengakomodasi berbagai risiko tersebut dengan cepat dan responsif, misalkan seperti: pertama, mempersiapkan pelatihan kerja untuk tenaga kerja di industri rokok dan industry yang terkait agar supaya lebih terampil dan dapat pindah kerja dengan mudah ke industiri lain; kedua, mencari tumbuhan lain yang memiliki nilai tambah dan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan opportunity cost sebelumnya untuk lahan pasca pengalihan produksi tumbuhan tembakau.

Ketiga, men-subtitusi-kan pendapatan yang turun dari cukai rokok ke industri lain yang telah diberikan nilai tambah yang maksimal agar supaya mampu tumbuh lebih cepat dan terjadi peningkatan pendapatan yang pesat; dan keempat, pemberian insentif pajak untuk investor atau pengusaha industri rokok jika mereka ingin pindah ke bisnis lain.  

Cukai memang salah satu instrumen negara yang bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan barang yang dianggap dapat memberikan dampak buruk, tetapi dalam implementasinya perlu kehati-hatian agar tidak merugikan semua pihak, terutama petani dan pelaku industri rokok. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan