BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Mental Kompeni Vs Spirit Indonesia Inc (Bagian-2)

Semua diingatkan agar efisien. Nah, dalam soal BUMN ini sebetulnya seluruh BUMN Karya itu adalah swasta di zaman Belanda, yang disita mendadak pada 1957 ketika seluruh perusahaan Belanda diambil alih oleh negara. Sebetulnya kan tidak perlu begitu karena itu berangsur dikembalikan oleh Orde Baru. Tapi setelah itu Orde Baru juga kambuh, bangkit penyakit Kompeninya.

Nah yang salah kaprah dari Indonesia ini adalah mau meniru yang muluk-muluk luhur istilah, tapi miskin delivery. Dulu orang bicara Sosialisme, terus Repelita Pembangunan dan sekarang Infrastruktur, tapi mentalnya tetap saja Kompeni Ku Klux Klan, "liberal", lu lu, gue gue menurut selera partisan sektarian. Jauh dari semangat etos Indonesia Inc yang seharusnya mengutamakan efisiensi nasional secara totalitas, bukan untung besar secara "sepihak". Seperti e-KTP sama-sama menikmati triliunan, tapi rakyat dan negara harus bayar 2 kali lipat dari biaya orisinal Rp5,3 triliun dikorupsi Rp2,7 triliun. Itu kan lebih gendeng dari goblok.

Jadi kalau sekarang ini terjadi kesemerawutan dalam manajemen kita tidak bisa juga menyalahkan menteri BUMN, karena BUMN justru ketiban proyek gara-gara swasta cuma mengangkangi izin tidak membangun. Jadi sekarang ini memang terjadi kerancuan luarbiasa.

Sebetulnya penguasa dan petahana, birokrat atau partai penguasa negeri ini tidak lagi menikmati sebagai the ruling party. Karena DPR mengontrol, dan partai oposisi juga ikut berperanan untuk menyetujui atau menolak APBN. Jadi yang punya kekuasaan di DPR  meski bukan incumbent juga bisa menjadi "penentu dan penyandera". Seperti yang dialami proyek infrastruktur yang selama ini diberikan ke swasta, kemudian swastanya ternyata cuma  bagian dari parasit penyelenggara negara unsur "bukan incumbent" maupun bagian dari incumbent, yang hanya rent seeker, memperjualbelikan proyek. Nah ini yang korupsi bukan cuma birokrat penyelenggara negara, tapi juga eks parpol demi mencari dana parpol.

Sekarang kebetulan BUMN dipercaya lagi, dan Bank Dunia mengingatkan supaya efisien. Kata kunci ini sebetulnya berlaku untuk siapa saja seharusnya. Siapapun harus efisien, tidak bisa minta diproteksi belasan tahun atau puluhan tahun dengan dalih harus diproteksi karena masih "industri balita". Akibatnya yang terjadi ialah pornografi industri dan ekonomi Indonesia, ditangan Kompeni Ku Klux Klan. Mengeksploitasi aset dan proyek ekonomi secara partisan, sektarian dan merugikan ekonomi nasional secara menyeluruh dalam bentuk kinerja loyo impoten maksimal tumbuh 5 persen karena digerogoti virus Kompeni KKK (korupsi, kriminal, kudeta (pelaku).

Negeri ini tetap terbajak tersandera oleh rezim inefisien. Pemerintah eksekutif, disandera legislatif, yudikatif ikut berpenyakit KKN, maka muncul KPK yang mau uber alles main tangkap semua (tapi masih tebang pilih dan pilih kasih juga). Maka jadilah kita teoritis sehat dengan ekonomi tumbuh 5 persen, tapi tidak segesit pesaing yang tumbuh 7 persen.  Jadi, kita semua harus mawas diri bahwa efisiensi dan pemerintah yang bersih dari KKN-KKK Kompeni adalah tuntutan mutlak mendesak dan urgen, bila kita tidak mau semakin impoten dalam jangka panjang.(pso)

 

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF