BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian
Menunggu Legacy Jokowi Sebagai Sarjana Kehutanan

Tentang masalah kehutanan ini sudah ada dari dulu. Industrialisasi hutan yang dibagi-bagi kepada pengusaha dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanam Industri (HTI), dan lain sebagainya sudah dilakukan pada zaman Presiden Soeharto. Karena pada zaman Presiden Soekarno, hutan masih belum dimanfaatkan untuk industri. Masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitarnya, masih bisa memanfaatkan dan menikmati hasil hutan, tanpa harus memikirkan perizinan aspek legal. Di sebagian daerah di Indonesia, hutannya justru dijaga dan dirawat keberadaannya.

Industrialisasi sumber daya hutan tumbuh pesat tanpa disertai dengan pengawasan, nah, ini tidak bagus. Bukan hanya diambil kayunya, hutan bahkan diperas lagi dengan masuknya industri pertambangan. Makin rusaklah hutan kita. Konservasi dan reforestasi baru dilakukan setelah ada yang berteriak. Belum lagi illegal logging yang marak terjadi dengan bekingan dari pihak-pihak yang seharusnya menjaga kelestarian hutan. Kementerian Kehutanan –yang dulu disebut Departemen Kehutanan dan menjadi bagian dari Departemen Pertanian--  seolah mendiamkan dan tidak berani bertindak, bahkan ikut bermain.

Saya melihat memang ada pembiaran yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya terhadap kerusakan hutan ini. Bahkan saya pernah mendengar sebuah statement dari seorang Presiden terdahulu yang mengatakan bahwa ia tahu siapa-siapa ‘pemain’ (baca; pengusaha) yang mengantongi izin HPH dan HTI yang melakukan pengerusakan terhadap hutan. Tapi jika ditangkap semua, maka penjara akan penuh. Nah, ini kan statement yang aneh. Saya melihat, nampaknya ada aliansi antara konglomerat tersebut dengan para pejabat waktu itu.

Makanya, saya sebut pemberian izin pengolahan hutan bagi-bagi hutan kepada para pengusaha dan konglomerat untuk industri itu lebih jahat dari zaman Belanda.

Penjajah Belanda dulu membangun jalan. Kiri-kanan jalan yang mereka bangun itu, mereka tanam mahoni. Namun, justru saat ini kita sendiri yang menghabiskan mahoni-mahoni tersebut. Bukan cuma pohon di pinggir jalan, pohon-pohon di dalam hutan pun ikut dihabiskan.

Indonesia jika mau menjadikan hutan sebagai agrowisata atau ekowisata itu sangat bisa. Hutan kita luas, kok. Paling gampang, kalau mau diintensifkan, ya pelihara lebah. Tapi faktanya, agrowisata ini tidak pernah sampai berhasil. Karena, pengusaha yang mau investasi di bidang agrowisata tersebut tidak banyak, dan pemerintah tidak memberikan insentif yang cukup layak dalam pengelolaan agrowisata ini. Jadi pengelolaan agrowisata maupun ekowisata ini dari dulu hingga saat tidak pernah sungguh-sungguh, meski jangka panjangnya secara ekonomi cukup menjanjikan dan menguntungkan. Biodiversity hutan kita tetap terjaga, namun pemanfaatan ekonominya tetap bisa kita ambil.  Tinggal kita punya goodwill atau nggak untuk sungguh-sungguh melakukan konservasi dan reforestasi hutan-hutan kita ini.

Untuk itu saya berharap, pidato Presiden Joko Widodo itu jangan sampai hanya sebatas diucapkan, tapi harus direalisasikan. Karena, Jokowi adalah sarjana kehutanan. Dan ia pernah kerja di sektor yang berhubungan dengan kehutanan. Jadi sudah seharusnya Jokowi memiliki legacy yang menjadikan hutan kita sebagai masa depan kita bersama. Mampu mengeluarkan kebijakan yang benar-benar menjadikan hutan itu bermanfaat dan memberi kesejahteraan buat rakyat, bukan konglomerat. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong