BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Novanto Sebaiknya Penuhi Panggilan KPK

Berdasarkan Pasal; 109 ayat 1 KUHAP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak memberikan waktu yang pasti untuk pemberitahuannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu/XIII/2015 memberikan batas waktu kewajiban kepada penyidik paling lambat dalam waktu 7 hari setelah terbitnya sprindik untuk memberitahukan kepada JPU maupun tersangka. Karena itu semua proses peradilan, termasuk penyidikan harus dilakukan secara transparan.

Di media telah beredar SPDP untuk penyidikan Setya Novanto. Walaupun pada berita yang lain KPK membantahnya. Dengan asumsi SPDP itu benar, maka penyidikan terhadap Novanto sudah dimulai lagi. Oleh karena itu semua tindakan penyidikan yang sudah pro justicia bersifat memaksa yang jika tidak dipenuhi bagi para saksi dapat dikenakan Pasal 224 KUHP dengan ancaman penjara 9 bulan. Sedangkan bagi mereka yang berstatus sebagai tersangka, jika tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang patut, dapat dilakukan penangkapan sekaligus penahanan.

Secara sistem dan aturan sudah jelas, dalam konteks perkara Novanto (dengan asumsi SPDP-nya benar), tinggal pilihan Novanto saja. Tetapi sebagai pejabat publik sudah sewajarnya untuk memenuhi panggilan penyidik. Manuver yang dilakukan selama ini sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa begitulah gambaran kualitas pejabat publik kita. Ini memang sangat menyedihkan. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF