BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Optimalisasi Fiscal Cadaster

Kadaster dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah badan (pemerintah) pencatat tanah milik yang menentukan letak rumah, luas tanah, serta ukuran batasnya untuk menentukan pajak dan sebagainya. Sementara itu kadaster fiskal adalah bentuk kadaster dengan fungsi informasi keuangan yang memuat nilai atas lahan, pajak lahan, dan penggunaan dari lahan tersebut.

Hal yang tengah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta saat ini adalah melakukan pendataan tanah untuk kepentingan perpajakan. Hal ini merupakan langkah awal yang tepat karena keakuratan data dapat membuat kebijkan yang diambil akan tepat dan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, dapat memetakan potensi pendapatan dan potensi peningkatan pendapatan perpajakan yang lebih akurat.

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemandirian ekonomi yang tinggi. Sumbangan penerimaan pajak terhadap total Pendapatan Asli Daerah mencapai lebih dari 80 persen, sementara sumbangan pada total pendapatan daerah lebih dari 50 persen. Hal ini diikuti dengan kemampuan penerimaan pajak yang mampu membiayai sekitar 70 persen dari total belanja daerah (data realiasasi APBD 2016 dan 2017 Kemenkeu). Peranan pendapatan pajak di DKI Jakarta sangat besar dalam menopang APBD.

Pada triwulan IV-2018 (dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia), realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2017. Hampir semua jenis pajak di DKI Jakarta mengalami penurunan pertumbuhan di triwulan IV-2018 dibandingkan dengan triwulan IV-2017. Pertumbuhan justru terjadi pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan DKI Jakarta 52,38 persen dibanding triwulan IV-2018 dengan nominal Rp1.016,67 miliar dari Rp667,18 miliar.

Pencapaian ini dilakukan dengan pendekatan door to door dengan mendatangi wajib pajak. Sehingga, dengan pelaksanaan pendataan kepemilikan tanah ini diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan pajak DKI Jakarta dengan mengetahui kegunaan tanah itu untuk hunian atau komersil.  Perpindahan dari penggunaan tanah dari hunian ke komersil ini dapat meningkatkan potensi pendapatan dari jenis pajak lainnya di DKI Jakarta. Selain itu dengan pendataan ini dapat digunakan untuk kebijakan yang lebih luas seperti upaya pemanfaatan lahan yang tak digunakan, menekan konsentrasi kepemilikan lahan agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan lahan, dan lain-lain. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?