BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ormas Harus Memberdayakan, Bukan Meresahkan

Kontroversi soal eksistensi Front Pembela Islam (FPI) sesungguhnya sudah berlangsung cukup lama. Sebagaimana terekam dalam berbagai media, reputasi FPI memang dianggap problematik. Dalam beberapa kasus sering bertindak melampaui fungsinya sebagai ormas. Wajar jika ada sebagian masyarakat kritis dan menentangnya. Namun ada juga sekelompok masyarakat yang mendukungnya.

Momentum berakhirnya batas waktu surat keterangan terdaftar (SKT) bagi FPI sampai Juni 2019 ini menjadi perhatian banyak pihak. Alangkah baiknya kita refleksi, mereview dan memperdebatkan kembali untuk menemukan jalan terbaik.

Kontroversi ini kian menghangat bersamaan ketegangan suasana pasca pilpres. Sebagaimana diketahui sepak terjang FPI dalam pilpres lalu berafiliasi pada blok tertentu. FPI masuk dalam pusaran dukungan politik kandidat. Wajar saja politisasi menjadi tidak terelakkan.

Jika ditarik dalam debat makro, terdapat tarik ulur antara hak dan kebebasan. Ada mengorganisir bagi masyarakat di satu sisi, sementara komitmen menjaga sikap toleransi dalam kemajemukan disisi lain.  Ini menjadi tema menarik.

Siapapun warga negara berhak untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi, berbentuk ormas sebagaimana diamanatkan konstitusi. Namun, perlu dicatat, siapapun juga harus taat pada azas dan prinsip yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945, serta peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kita semua dituntut saling menghormati, berkomitmen mengelola perbedaan dan menjaga kemajemukan dalam persatuan Indonesia. 

Fakta tentang keragaman identitas agama, etnis, afiliasi sosial budaya tidak boleh saling dinegasikan. Sebaliknya perlu dijaga agar mampu hidup berdampingan.

Kontroversi FPI pada dasarnya dalam pusaran itu. Jika FPI ingin tetap eksis dan dihargai oleh negara dan masyarakat, maka sudah seharusnya taat pada nilai-nilai dan aturan sebagaimana konsensus bersama dalam konstitusi itu. Masalahnya adalah, seringkali FPI justru terjebak pada produksi dan reproduski tindakan yang melampaui hak dan kewenangannya. Bahkan tidak jarang melakukan tindakan kekerasan.

Publik tahu masalah ini. Disitulah reputasi FPI dinilai kontraproduktif. Banyak kasus yang melahirkan berbagai reaksi negatif masyarakat. Dari situlah, kuncinya sederhana, kembalikan ormas pada fungsinya dan selaraskan dengan konstitusi, jangan melampaui haknya. Imbangilah dengan komitmen dan kewajibannya sebagai ormas yang bermakna untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Kita tahu, masyarakat Indonesia makin dewasa dan mengerti dalam menilai ormas. Apalagi umat Islam di Indonesia dengan jumlah ratusan juta, tidak boleh diklaim kepentingannya oleh ormas tertentu yang melabelkan nama Islam. Padahal kadang terjebak kontroversi. Hal demikian tentu berpotensi terjadi distorsi karena klaim representasi. 

Tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat saat ini adalah, kembalikan ormas pada jati dirinya, tilik ulang relevansinya dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ormas hendaknya mampu memberdayakan, mengadvokasi, mengedukasi serta mendorong partisipasi dalam pendalaman demokrasi Indonesia mencapai kesejahteraan. Jangan sebaliknya, menstimulasi perselisihan dan kontestasi klaim yang kontraproduktif. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi