BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Otoritarianisme Mekar Di Balik Demokratisasi Kampus

Akhirnya pemerintah menyadari bahwa keberadaan organisasi politik mahasiswa diperlukan di kampus. Pelarangan keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam kehidupan kampus membuat  banyak mahasiswa buta politik. Maka, setelah lulus, mereka gagap menghadapi realitas politik yang sangat esensial dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Akibatnya, mereka mudah termakan hoax, organisasi radikal, dan miskin toleransi.

Kini seolah tak ada lagi tata-krama politik. Semua dibolehkan. Fitnah, caci-maki, memanipulasi pernyataan lawan dan sebagainya dianggap sah. Edannya, hal ini dilakukan oleh mereka yang bahkan lulusan perguruan tinggi, dan pernah menjadi aktifis anti Orba. Mereka terperangkap dalam cara berpikir bahwa niat baik menghalalkan segala cara meski berarti mengorbankan demokrasi dan HAM.

Namun hanya mengizinkan organisasi politik mahasiswa masuk kampus tak cukup kalau tak diiringi dengan penghidupan kembali pemerintahan mahasiswa yang independen, bebas dari intervensi manajemen perguruan. Lembaga eksekutif dan legislatif  harus dihidupkan lagi agar kehidupan politik yang sesugguhnya bisa dirasakan bahkan dijadikan pijakan oleh para mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata.

Pemerintahan mahasiswa yang independen membuat mahasiswa paham tentang bagaimana sistem politik bekerja,  sekaligus berlatih menjadi pemimpin dan membangun strategi serta team work untuk menghadapi persaingan. Dengan demikian mereka tak gampang terperangkap dalam permusuhan pribadi akibat perbedaan pilihan politik.

Selama ini, dengan menyetrilkan kampus dari politik praktis, penebar ajaran garis keras seolah tak punya saingan.  Mereka leluasa memanfaatkan tempat-tempat ibadah sebagai pusat indoktrinasi, dan membangun jaringan melalui berbagai kelompok diskusi serta berbagai aktivitas lainnya.

Maka,  meski pemerintahan mahasiswa yang independen belum terwujud, keputusan untuk mengijinkan organisasi politik mahasiswa masuk kampus patut diacungi jempol. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah kemajuan.

Hanya saja,  pemerintah juga harus memberi bukti komitmennya pada demokrasi. Percuma kalau kasus seperti pembiaran terhadap aksi kaum garis keras mengobrak-abrik pameran foto, menjadikan seseorang sebagai tersangka hanya karena kata 'idiot', militer bisa membatalkan diskusi akademik, dan penggerudukan kantor redaksi media terus dibiarkan. Ini akan membangun kesan umun bahwa demokratisasi kehidupan kampus hanya pengalih perhatian dari mekarnya otoritarianisme di Indonesia. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri