BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional
Paradigma Bank Dunia/IMF Belum Berubah

Bank Dunia, IMF dan WTO sering disebut sebagai trio  motor globalisasi. Proses globalisasi yang akhirnya melahirkan liberalisasi perdagangan internasional berawal dari berdirinya sejumlah lembaga internasional mulai dari berdirinya Bank of International Settlement (BIS) pada tahun 1930 yang kemudian diikuti oleh berdirinya International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) pada tahun 1994. Sedangkan World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi tersendiri (bukan afiliasi Bank Dunia). WTO bermula dari kesepakatan General Agreement on Tariff Trade (GATT) pada tahun 1948 yang kemudian menjadi lembaga formal dengan nama WTO pada tahun 1995. Meskipun WTO merupakan lembaga yang independen tapi dalam kiprahnya tidak terlepas dari dukungan utama Bank Dunia/IMF.

Pada prinsipnya IMF bertugas untuk mengatur dan mengawasi perdagangan internasional. Bantuan keuangan yang diberikan IMF hanya diperuntukkan bagi menstabilkan neraca pembayaran utamanya menutup difisit transaksi berjalan dari negara-negara anggota. IMF tidak memberikan bantuan untuk menutup defisit APBN/Kebijakan Fiskal. Tapi pengalaman Indonesia 1998  bantuan (campur tangan) IMF melebar ke sektor non-fiskal. Dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang, baik Bank Dunia maupun IMF mendasarkan kebijakannya pada apa yang biasanya disebut sebagai Washington Consensus, yang terdiri dari 3 pilar yaitu pengetatan fiskal utamanya dengan menghapus subsidi-subsidi, liberalisasi pasar domestik dan liberalisasi sektor keuangan serta privatisasi BUMN. Ada beberapa negara yang terselamatkan dari krisis moneter 1998 berkat bantuan IMF seperti Thailand dan juga Korea Selatan, tapi tidak sedikit negara yang justru dengan bantuan IMF menjadi lebih terpuruk seperti yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Kegagalan Bank Dunia/IMF sangat jelas terlihat di negara-negara Amerika Latin. Washington Consensus sering disindir sebagai resep generik yang bisa diterapkan dalam mengatasi berbagai krisis di berbagai negara.

Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi Tahun 2002, Joseph E. Stiglitz mengatakan bahwa ketiga butir kebijakan itu telah terbukti sangat merugikan negara berkembang dan hanya menguntungkan negara maju. Negara-negara maju melalui Bank Dunia, IMF dan WTO menekan negara-negara berkembang untuk membuka lebar-lebar pasar domestiknya, tetapi negara-negara maju justru menerapkan proteksi terutama terhadap produk pertanian mereka. Privatisasi BUMN dimanfaatkan oleh perusahan Trans Nasional (MNC) untuk menguasai usaha-usaha strategis seperti telekomunikasi, perminyakkan dan pertambangan pada umumnya sampai sektor perbankan (Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional, 2003).

Belakangan Washington Consensus juga diasosiasikan sebagai kebijakan Neo-Liberal (Neolib). Bank Dunia/IMF sampai  sekarang masih berpegang teguh pada rumus Washington Consensus yang juga dianut oleh sebagian besar negara-negara maju. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan nawacitanya yang seharusnya lebih pada ekonomi kerakyatan dalam implementasinya banyak berbau “Neolib” yang disimbolkan pada diri Menteri Keuangan Sri Mulyani.

IMF/World Bank Annual Meeting 2018 di Bali sebenarnya waktunya sangat tepat untuk mengatasi kemelut perdagangan internasional yang sedang terjadi saat ini persisnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Forum ini harus bisa menekan AS agar mematuhi prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatut oleh WTO. Apalagi AS bersama sekutunya yaitu negara-negara maju merupakan peletak pondasi  regulasi WTO dan juga pendukung utama IMF/Bank Dunia. Indonesia bersama negara-negara kelompok G33 sebenarnya bisa berkontribusi untuk ikut memadamkan perang dagang yang mulai meluas ini atau setidaknya melunakan sikap AS. Apalagi Indonesia merupakan ketua dari kelompok G33 yang dideklarasikan di Cancun (Mexico) pada 9 September 2003 yang beranggotakan 46 negara berkembang. Kalau sekedar melunakan AS untuk tidak memberikan sanksi perdagangan kepada Indonesia rasanya terlalu kecil. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF