BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur
Paradoksal Papua

Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) setelah sekian lama mengimpor beras, akhirnya Indonesia mampu mengekspor beras pada tahun 2017. Beras itu diekspor ke negara tetangga Papua Nugini (PNG). Beras yang dieskpor bukan dari Jawa atau Sulawesi, melainkan dari Kabupaten Merauke, Papua. Ini berarti Merauke surplus beras. Paradoks dan ironis, sebab pada awal 2018 ini 68 anak meninggal karena KLB campak di Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat adalah pemekaran dari Merauke.

Luar biasa! Sebagai wujud simpati dan solidaritas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyiapkan Rp200 juta dari APBD. untuk ditransfer sebagai bantuan ke Pemkab Asmat. Pekan lalu Ibu Risma juga sudah mengirimkan paket bantuan makanan dan obat-obatan ke Asmat.

Sungguh ironis dan menjadi paradoks dana alokasi khusus dan dana t ambahan untuk Papua adalah Rp8,2 triliun. Sebanyak Rp5,8 triliun dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Dari dana Otsus Papua yang 80 persen berada di kabupaten, 15 persen dialokasikan untuk kesehatan. Serta akan menerima bantuan lagi dari Pemkot Surabaya Rp 200 juta. Jangan lupa: sejak kebijakan desentralisasi tahun 2000, sebagian besar kewenangan telah diserahkan ke  daerah disertai alokasi anggaran yang besar (termasuk dana Otsus Papua).

Menteri Kesehatan tidak bisa lagi mengatur kebijakan kesehatan di daerah. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten), Direktur RSUD, Puskesmas, tenaga kesehatan, ketersediaan obat, dan lain-lain adalah tanggungjawab gubernur dan bupati. Jadi dalam masalah KLB campak dan gizi buruk alias kelaparan di Asmat, jangan melempar tanggungjawab ke pihak lain, apalagi langsung menunjuk ini kesalahan pucuk pemerintahan pusat. Ini menyangkut masalah leadership dan tata kelola pemerintahan (governance) di daerah. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF