BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Pasal Korupsi dalam RKUHP

Adalah sebuah langkah maju menyusun sebuah undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang peninggalan zaman kolonial. Keinginan yang menggebu biasanya didasari oleh asumsi bahwa undang-undang yang lama bersifat represif dan berlatarbelakang kebutuhan hukum yang berbeda. Padahal sejatinya bisa saja kepentingan yang bersifat umum (general ) ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politis berkaitan dengan tahun politis.

Idealnya para perumus RKUHP ini seharusnya  berupaya melakukan kodifikasi total terhadap seluruh aturan-aturan pidana yang ada di KUHP saat ini dengan aturan-aturan pidana yang berada di luar KUHP.

Semangat rekodifikasi ini setidaknya didasarkan pada tiga prinsip yaitu dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Dengan berlandaskan pada ketiga prinsip tersebut, maka segala bentuk aturan pidana akan disatukan dalam satu buku khusus hukum pidana yaitu KUHP, namun juga dengan tetap memberlakukan undang-undang tindak pidana yang bersifat khusus yang diatur tersendiri dan dilaksanakan oleh badan-badan khusus sebagai pelaksana undang-undang.

Realitas yang terjadi justru DPR memasukan semua tindak pidana khusus dan tindak pidana umum lainnya diluar KUHP ke dalam RKUHP. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika langkah kodifikasi ini berpengaruh kepada sifat dan kedudukan tindak pidana khusus dan bagaimana jika terjadi duplikasi tindak pidana dalam dua undang-undang yang ada perbedaan rumusan dan ancaman hukumannya. Pertanyaan tambahan yang lain adalah bagaimana nasib lembaga lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya penopang penegakan hukum seperti KPK, PPATK, LPSK dan semacamnya.

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematik dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Pertanyaan yang muncul, jika tindak pidana korupsi yang telah diatur secara khusus di luar KUHP akan dimasukkan kembali sebagai bagian dari RKUHP, tentu saja akan berkonsekuensi bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi itu akan menjadi tindak pidana yang bersifat umum. Keadaan ini akan mengakibatkan satu kemunduran, karena konsekuensi dari sifat tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana biasa akan berpengaruh pada cara penanganan yang luar biasa, juga pada peranan KPK yang sengaja didirikan untuk melaksanakan upaya upaya luar biasa. Artinya sangat mungkin hal ini akibat perkembangan sosiologis politis yang terjadi di DPR yang berkecenderungan memangkas kewenangan KPK, bahkan membatasi waktu hidupnya hanya 12 tahun.

Persoalan lain yang muncul ketika pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dimasukan dalam RKUHP adalah lahirnya beberapa permasalahan dalam praktik penegakan hukum, terutama soal komitmen pemberantasan korupsi. Hal ini bisa terjadi mengingat UU Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 30 Tahun 2001) dengan rumusan yang termuat dalam RKUHP.

Perbedaan ancaman hukuman meski hanya satu pasal akan menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum. Selain penurunan status tindak pidana khusus menjadi tindak pidana biasa dengan segala konsekuensinya, juga akan menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum, meskipun ada mekanisme untuk mengatasinya akan tetapi dalam hal-hal tertentu akan mengikis komitmen pemberantasan korupsi.

Pasal 1 ayat 2 KUHP jo Pasal 3 RKUHP menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pembuat dan pembantu tindak pidana. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa ketentuan yang akan diberlakukan adalah ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa perkara korupsi.

Sebaiknya pengesahan RKUHP, khususnya yang memasukan tindak pidana korupsi, ditunda lebih dahulu sebelum ada kajian-kajian yang komprehensif. Hal ini agar tidak menggangu komitmen kita sebagai bangsa untuk membersihkan korupsi dari bumi Indonesia. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF