BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Pasal Makar Ancam Demokrasi

Makar itu pergerakan (tindakan) dengan menggunakan senjata. Kalau hanya cakap-cakap, namanya menyampaikan pendapat. Kalupun terbukti menggerakkan orang  untuk melakukan people power, saya pikir tidak bisa dikenai pasal makar. Sehingga tindakan Eggi Sudjana dkk bukan perbuatan makar.

Kalaupun dianggap melanggar hukum, pernyataan mereka lebih tepat diarahkan pada pernyataan yang berisi hasutan maupun kebencian yang meresahkan masyarakat. Jika dianggap begitu, sebenarnya terlalu sumir juga karena sifatnya subjektif.

Jika tindakan (makar) hampir terjadi, baru ditangkap karena dugaan makar. Tapi sekarang ini mereka hanya teriak-teriak people power. Apalagi, sebenarnya people power itu tidak ada masalah, meski saat ini istilah people power digunakan karena persoalan pemilu.

People power itu lebih tepat pada saat adanya ketidakadilan di tengah-masyarakat, sehingga muncul kerelaan masyarakat untuk meruntuhkan tirani. Tapi kalau people power hanya persoalan pilihan, lucu juga kita dengarnya. Tidak ada sejarahnya people power itu menggulingkan kekuasaan karena kalah pemilu.

Mengenai alasan polisi yang menyarankan untuk mengajukan gugatan praperadilan jika tersangka makar merasa dirugikan, memang prosedurnya seperti itu. Tetapi ketika polisi menjerat orang-orang dengan pasal makar, masyarakat merasa polisi jadi alat kekuasaan.

Menangkapi orang-orang yang hanya karena beda pendapat, itu yang kita tidak setuju. Kita kan ingin menjaga norma, tapi norma-norma itu sepertinya diarahkan kepada orang-orang yang berseberangan secara politik.

Kritik terhadap penerapan pasal makar bukan soal membela kubu 02, tapi demokrasi. Tanpa kita sadari, arahnya kehidupan demokrasi yang terancam. Ke depan berpendapat bisa saja dianggap menebar kebencian, hoaks, dan makar.

Sekali lagi, kita tidak membela Eggi, tapi penerapan pasal makar itu ancaman terhadap demokrasi. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020