BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Pasal Makar Ancam Demokrasi

Makar itu pergerakan (tindakan) dengan menggunakan senjata. Kalau hanya cakap-cakap, namanya menyampaikan pendapat. Kalupun terbukti menggerakkan orang  untuk melakukan people power, saya pikir tidak bisa dikenai pasal makar. Sehingga tindakan Eggi Sudjana dkk bukan perbuatan makar.

Kalaupun dianggap melanggar hukum, pernyataan mereka lebih tepat diarahkan pada pernyataan yang berisi hasutan maupun kebencian yang meresahkan masyarakat. Jika dianggap begitu, sebenarnya terlalu sumir juga karena sifatnya subjektif.

Jika tindakan (makar) hampir terjadi, baru ditangkap karena dugaan makar. Tapi sekarang ini mereka hanya teriak-teriak people power. Apalagi, sebenarnya people power itu tidak ada masalah, meski saat ini istilah people power digunakan karena persoalan pemilu.

People power itu lebih tepat pada saat adanya ketidakadilan di tengah-masyarakat, sehingga muncul kerelaan masyarakat untuk meruntuhkan tirani. Tapi kalau people power hanya persoalan pilihan, lucu juga kita dengarnya. Tidak ada sejarahnya people power itu menggulingkan kekuasaan karena kalah pemilu.

Mengenai alasan polisi yang menyarankan untuk mengajukan gugatan praperadilan jika tersangka makar merasa dirugikan, memang prosedurnya seperti itu. Tetapi ketika polisi menjerat orang-orang dengan pasal makar, masyarakat merasa polisi jadi alat kekuasaan.

Menangkapi orang-orang yang hanya karena beda pendapat, itu yang kita tidak setuju. Kita kan ingin menjaga norma, tapi norma-norma itu sepertinya diarahkan kepada orang-orang yang berseberangan secara politik.

Kritik terhadap penerapan pasal makar bukan soal membela kubu 02, tapi demokrasi. Tanpa kita sadari, arahnya kehidupan demokrasi yang terancam. Ke depan berpendapat bisa saja dianggap menebar kebencian, hoaks, dan makar.

Sekali lagi, kita tidak membela Eggi, tapi penerapan pasal makar itu ancaman terhadap demokrasi. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter