BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Pasal Pencemaran Nama Baik Perlu Dihapus

Pada dasarnya, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Pasal 27 UU ITE untuk melindungi hak privasi warga negara. Selain itu juga guna melindungi warga negara dari character assasination (pembunuhan karakter). Artinya, pemanfaatan teknologi informasi itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, terutama dengan tidak mengganggu hak orang lain.

Tetapi yang sering terjadi, Pasal 27 UU ITE  terkait pencemaran nama baik malah sering merampas kebebasan berekpresi. Saya pikir, kasus Baiq Nuril yang dianggap melakukan pencemaran nama baik terkait penyebaran rekaman berisi pelecehan seksual yang dilakukan atasannya adalah salah satu contoh terburuk dari penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Terkait kasus pencemaran nama baik tersebut, diharuskan melalui mediasi terlebih dahulu, tidak langsung pada konsep pemidaan. Kepolisian harus berupaya memediasi antara pelapor dan terlapor. Jika itu tidak menghasilkan musyawarah mufakat, maka baru menggunakan pendekatan penegakan hukum yang penerapannnya harus mengacu Pasal 310 dan 311 KUHP.

Namun prosedur tersebut tidak dijalankan dengan baik. Polisi terlihat buru-buru dalam melakukan penahanan. Sebenarnya, prosedur penahanan terkait pencemaran nama baik pun tidak seperti tindak pidana lainnya, di mana harus mendapat izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu. Tapi polisi terlalu cepat meminta izin, ketua pengadilan pun begitu mudah mengeluarkan izin.

Menurut saya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait pencemaran nama baik memang harus dihapus. Karena telah mencederai kebebasan berekspresi. Bahkan menjadi alat membungkam kritik. Selain itu, beberapa norma dalam UU ITE pun harus direvisi. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF