BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi KAN, Plt Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.
Pastikan Produk Memiliki Pasar Potensial

Diperlukan perubahan strategi pembinaan dan sosialisasi, antara lain dengan mengembangkan role model sertirtifikasi dan 'dicarikan' pasar ekspor oleh pemerintah. Dalam hal ini sistem sertifikasi harus dikembangkan selaras dengan international best practice.

Pendekatan oleh pemerintah yang seringkali melaksanakan pembinaan melalui 'sertifikasi' wajib harus mulai dihindari.

Pembinaan tidak akan bermakna sebelum sertifikasi sebagaimana dimaksud memiliki kesetaraan atau dapat memenuhi regulasi di negara tujuan ekspor potensial, mengingat kita adalah penghasil produk perikanan.

Mengapa sertifikasi CBIB meski gratis tapi minim sekali peminat?
Sekali lagi, sistem sertifikasi harus disiapkan dengan baik, dengan skema yang efektif, dan harus memperoleh kepercayaan pasar terlebih dahulu. Pemerintah harus dapat menjamin bahwa produk yang disertifikasi memiliki peluang pasar yang baik dibandingkan yang tidak. Bila produk yang disertifikasi terbukti memiliki pasar yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak, secara otomatis pembudaya yang belum disertifikasi akan menghendaki hasil budidayanya disertifikasi, bahkan meskipun sertifikasi itu sendiri sukarela dan berbayar.

Ihwal penyetaraan sertifikasi, yang pertama, lembaga sertifikasi yang mengoperasikan sistem indoGAP harus memenuhi standar internasional tentang persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, yang kedua, pengakuan terhadap kompetensi lembaga sertifikasi tersebut harus diberikan secara formal melalui badan akreditasi yang telah memiliki pengakuan internasional. Dalam hal ini, Komite Akreditasi Nasional (KAN)-BSN siap untuk memfasilitasi proses tersebut, mengingat KAN-BSN saat ini telah memperoleh pengakuan internasional dalam memberikan akreditasi untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.

Peluang meningkatkan daya saing produk budidaya perikanan RI, Sangat mungkin.

Indonesia memiliki pengalaman yang baik dalam mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu dengan melibatkan stakeholders, kementerian KLHK menetapkan regulasi dan skema sertifikasinya, kegiatan sertifikasi didelegasikan kepada lembaga verifikasi legalitas kayu dan lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari yang diakreditasi oleh KAN-BSN. Dengan sistem ini ekspor produk kayu RI dapat diterima tanpa due diligence ke wilayah Uni Eropa.

Demikian pula untuk produk kayu komposit dengan mekanisme yang melibatkan pihak ketiga dan diakreditasi oleh KAN-BSN hasil sertifikasi ambang emisi formaldehyde untuk produk kayu komposit asal RI dapat diterima langsung oleh US environmental protection agency.

Peluang tersebut sangat besar, yang diperlukan adalah keberanian dan keyakinan kita untuk menerapkan strategi menyerang dalam mengembangkan sistem sertifikasi untuk produk-produk nasional yang berorientasi ekspor, termasuk dalam hal ini produk hasil budidaya perikanan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)