BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Pemerintah AS Harus Klarifikasi Penolakan Kedatangan Panglima TNI

Sepertinya ada yang ganjil untuk seorang Panglima TNI yang sudah mendapatkan visa dari pemerintah Amerika Serikat kemudian dibatalkan tanpa ada penjelasan resmi. 

Biasanya pemerintah suatu negara mencegah warga negara dari suatu negara untuk memasuki negaranya karena punya masalah hukum (untuk AS termasuk masalah hak asasi manusia). 

Publik Indonesia bertanya-tanya. Apakah Panglima TNI mempunyai masalah hukum atau HAM ? Rasanya tidak. Lantas apa gerangan masalahnya? Apakah karena kedekatan Panglima TNI dengan beberapa kelompok Islam (yang dianggap garis keras)? Atau karena nobar film Pengkhiatan G-30-S/PKI? Kalau hal ini tentu sejalan dengan politik luar negeri Paman Sam yang anti kiri. Ataukah kedatangan Panglima TNI ke AS dikhawatirkan mempertanyakan dokumen peristiwa seputar G-30-S/PKI yang baru saja dideklasifikasi oleh pemerintah AS? Jika hal terakhir ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah AS. Berarti hal tersebut menunjukkan "keterlibatan" AS dalam seputar peristiwa G-30-S/PKI atau lebih jauh "tergulingnya" Presiden Soekarno.

Lantas apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah RI terkait dengan hal tersebut? Apakah cukup Kedutaan Besar RI di Washington DC melayangkan nota diplomatik? Ataukah Kemenlu harus memanggil Dubes AS di Jakarta untuk meminta klarifikasi? Jika dirasa perlu, Presiden dapat memanggil pulang Dubes RI di Washington DC.

Ini bukan persoalan remeh temeh yang menyangkut seorang warga negara. Masalah visa ini menyangkut panglima seluruh anggota TNI. Ada kehormatan prajurit disitu, bukan semata-mata persoalan esprit de corp

Sudah sepantasnya pemerintah kita memandang persoalan ini secara serius dan mengambil langkah-langkah diplomatik yang tegas. Sehingga negara-negara lain tidak memandang sebelah mata kepada republik ini. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF