BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB
Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik

Rencana pemerintah yang bakal membuka investor asing ke sektor pendidikan, akan menjadi masalah bagi Indonesia. Hal ini ketika pemerintah tengah merampungkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor investor asing di bidang pendidikan.

Jika pemerintah tetap merampungkan DNI ini, maka akan mengambil langkah kebijakan financial driven yang mana masuk dalam kerangka Growth Oriented. Kerangka ini memang selama ini makin kuat dalam pembangunan ekonomi di negeri. Namun, dalam kerangka ini bakal mendapatkan masalah untuk ekonomi Indonesia, sebab akan membuat kesenjangan sosial makin melebar.

Ada dua fallacy (kesalahan) di sini yang akan makin menjauhkan terhadap tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya. Hal ini karena justru dengan financial driven tersebutlah telah menciptakan kesenjangan sosial yang besar baik antar golongan pendapatan (kaya - miskin) maupun antara wilayah (Jawa - Luar Jawa).

Selain itu, kesalahan yang bakal merugikan Indonesia adalah tenaga kerja pendidik di Indonesia akan banyak tidak diperlukan dan tidak berkembang. Pasalnya, Indonesia akan banyak mengimpor tenaga pendidikan asing.

Penekanan seharusnya lebih kepada bagaimana memobilisasi kapasitas modal manusia lokal secara otentik (inner driven) secara terus menerus dan sistematis. Misalnya soal spiritualitas dan religiusitas, justru sangat besar menjadi potensi lokal yang bisa mendorong keunggulan sains (local genius) seperti pernah terjadi di masa lalu, tinggal bagaimana merevitalisasinya.

Dengan Invasi expert asing ini malahan akan cenderung  mengantikan nilai-nilai luhur bangsa dengan nilai-nilai Sekularistik.

Secara perundang-undangan, investasi asing bidang pendidikan memang dianggap melanggar Undang undang, terutama mengimpor Perguruan tinggi (PT) asing di satu pihak. Tapi dilain pihak dengan bonus demografi, peluang memproduksi Ilmuwan Indonesia yang unggul di dunia sangat terbuka, tinggal bagaimana Presiden dan Menristekdiksi mempunyai program besar dan tepat.

Kemudian secara lebih teknis, misalnya alasan untuk memperbaiki kualitas PT termasuk banyaknya publikasi para Guru Besar dan Dosen pada umumnya, banyak cara yang bisa ditempuh. Misalnya dengan pertukaran para Pengajar (sebenarnya secara terbatas sudah berjalan), perbaikan kesejahteraan /insentif para Guru Besar/Dosen dikaitkan dengan kegiatan riset, mmperbanyak lokakarya dan pelatihan, mengkongkritkan pembentukan Research University dan World Class University,  menaikkan dana riset sekaligus mengkongkritkan pelaksanaan Triple Helix (kerjasama Pemerintah, dunia riset / PerguruanTinggi dan Dunia Usaha), dan masih banyak lagi ide-ide tanpa harus mengimpor PT dan/atau Rektor Asing yang lebih mnimbulkan kontroversi daripada solusi terkait peningkatan Kualitas PT di Indonesia.

Mudah-mudahan gagasan mengimpor PT asing dapat dipikirkan matang-matang, jangan sekedar latah, lebih baik mencari jalan keluar tidak dengan cara instan, tapi dengan perencanaan dan program-program yang sistematis dan berjangka menengah  panjang. Dalam kaitan itu malahan mendesak dibuat Grand Design dengan Peta Jalannya lewat debat publik sehingga akhirnya menjadi gerakan nasional yang didukung oleh civitas academica serta seluruh stakeholdernya

Soal Pendidikan, bukan hanya sekadar mengejar ketertinggalan (itupun belum tentu seluruhnya Indonesia tertinggal dalam segala hal, misalnya soal kearifan lokal), tapi menyangkut soal membangun manusia dengan segala karakternya secara otentik yang dalam Pembukaan UUD45 disebut untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Cerdas kehidupan tidak bisa hanya diukur dengan ekonomi seperti mengejar Pertumbuhan yang tinggi yang salah satunya dengan memperkecil Current Account Deficit (CAD).

Bangsa majupun dahulu seperti kita sekarang tetapi mereka konsisten dengan pencapaian tujuan nasionalnya. Soal CAD yang makin bengkak, itu soal kemampuan memecahkan deindustrialisasi yang harus dipecahkan dengan misalnya Hilirisasi SDA yang selama dikelola dengan hanya mengekspor bahan mentah. Banyak strategi untuk itu dapat dilakukan. Jadi Impor PT itu seperti “menggaruk pantat” padahal masalahnya ada di kepala. Maaf istilah itu agak sarkastik.

Yang dibangun sekarang pendekatan daya saing dianggap sudah ketinggalan (konsepsi Red-Ocean), karena kecenderungannya the winner take all, sehingga UMKM selama ini bangkrut baik oleh pemodal raksasa maupun asing. Tapi lebih ke Kolaboratif (blue ocean), dimana kalangan lokal (PT-PT di daerah misalnya meningkatkan kualitas dengan PT-PT terbaik di tingkat nasional. Sementara PT-PT terbaik tingkat nasional berkolaborasi di tingkat global (tidak harus dengan impor PT Asing), tapi macam-macam kerjasama (pertukaran dosen, joint research), Dialog peradaban dimana PT-PT kita menyerap kemajuan teknis karena puncak-puncak kemajuan akibat Modernitas peradaban Barat, sementara PT-PT negara maju dapat mempelajari Kearifan Timur (agama, tradisi, dan seterusnya).

Jadi dengan dengan PT ini tidak harus selalu dipandang secara linier ekonomi, tapi PT itu adalah Pusat Memajukan Peradaban.

Terkait masalah tingkat pendidikan pekerja kita, kalau melihat keadaan sekarang terkait pndidikan formal tenaga kerja kita, nampaknya tidak terlalu siap untuk menjadi Negara nomor 5 in term GDP tahun 2030 bahkan 2045 sekalipun.

Namun kita belum bisa memperkirakan dinamika Pemerintahan, kreativitas warga terutama kalangan Elite strategisnya dari sekarang (2019), menjelang 10 tahun atau 25 tahun yang akan datang. Misalnya apakah pada tahun 2000 di waktu yang lalu, pernah terbayang ada 4 Unicorn (dengan segala kritik terhadap mereka, kecuali Bukalapak yang relatif masih dominan memasarkan produk UMKM Dalam negeri).

Hal itu notabene terbanyak di ASEAN dan mereka akan menjadi Decacorn (valuasi lebih 10 miliar dolar AS) tahun 2020 dan paling dinamis di Asia Tenggara. Hal mana tahun 2018 saja sudah hampir 1000 startup di pelbagai bidang.

Tentu kewajiban Pemerintah bagaimana mengarahkan para startup tersebut menjadi aktor yang lebih memasarkan produk dalam negeri dan mnciptakan kesempatan kerja yang besar serta menjadi pelaku industri yang mengolah SDA yang sangat kaya di berbagai bidang.

Masalah insentif pajak dalam hubungan kerjasama industri dengan SMK, hal itu hanyalah salah satu insentif saja. Lebih penting lagi segera ciptakan Ekosistem agar Triple Helix dan/atau Penta Helix (sinergi antara Pemerintah, Dunia Riset, Dunia Usaha dan Masyarakat) untuk menciptakan pelbagai inovasi guna melecut proses industrialisasi sehingga mnciptakan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 7 persen atau bahkan yang lebih berujung kepada Kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan adil.

Indonesia juga harus membangun kantung-kantung industrial technology,  dan sepertinya sedang dipersiapkan semacam Silicon Valley di Serpong. Hanya sedikit catatan, agar Pembiayaan serta Grand Design nya jangan didominasi swasta tapi merupakan pola Triple Helix supaya dicegah terjadinya Oligarki Financial.

Disamping itu juga alokasi budget R & D yang mencukupi merupakan salah satu faktor sangat strategis untuk mencapai Indonesia sebagai Negara Industri Maju di masa depan. Tetapi bukan hanya jumlah dan prosentasenya saja yang memadai, namun juga efisiensi dan efektivitas serta Fokus pencapaiannya yang jauh lebih penting.

Sekarang ini dana Riset tercecer di berbagai lembaga yang akhirnya kecil dampaknya dalam menghasilkan inovasi yang dbutuhkan untuk proses industrialisasi. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik