BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Postdoc at KITLV researching local democracy, clientelism and identity politics in India and Indonesia.
Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)

4. Mengapa terdapat begitu sedikit politisi miskin di Indonesia?

Terdapat berberapa alasan mengapa sulit bagi orang miskin untuk maju sebagai calon politik. Hal itu ditentukan oleh dua faktor:

a. Kelemahan partai politik. Karena lemahnya kapasitas keuangan dan sistem pemilihan, partai-partai politik tidak disarankan untuk memilih kandidat yang miskin.

Sistem elektoral di Indonesia melemahkan partai politik, dalam arti: partai politik tidak punya banyak hubungan di antara Parpol dan orang politik yang terpilih (bupati, gubernur, anggota DPRD) yang tidak begitu kuat.

Akibatnya, di Indonesia Parpol jarang bisa berfungsi sebagai tangga bagi orang untuk bisa maju dalam dunia politik. Pemimpin Parpol cenderung memilih calon dari luar partai yang punya cukup modal untuk mengurus kampanye sendiri.

Kalau Parpol lebih kuat (saya pernah meneliti Parpol di India), Parpol tidak terlalu tergantung pada kekayaan calon. Kalau ada kesempatan untuk orang miskin/biasa untuk jadi calon Parpol.

b. Alasan kedua dan terpenting, mengapa tidak banyak orang miskin dalam politik Indonesia:

Biaya tinggi kampanye pemilu: karena ongkos politik begitu tinggi, kandidat kaya dapat keuntungan besar, dibanding kandidat yang punya anggaran kecil.

Faktor uang amat penting untuk dibahas. Seperti diketahui, mengurus sebuah kampanya di Indonesia bisa sangat mahal. Ada banyak biaya yang harus ditutupi.

5. Mengapa kampanye pemilu di Indonesia begitu mahal?

Jenis biaya kampanye:

a. Mahar politik: dapatkan dukungan partai

b. Membangun tim kampanye (tim sukses)

c. Terhubung dengan kelompok sosial dengan bantuan hadiah

d. Saksi di TPS

e. Pembelian suara - i.e. 'money politics'

menurut survei yang kami buat, rata-rata calon bupati terpilih ,mengeluarkan  biaya hingga Rp28 Miliar.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/01/064607526/ingin-jadi-caleg-berapa-miliar-dana-dibutuhkan?page=allItu tidak perlu jadi hambatan untuk orang miskin atau orang muda untuk maju.

Akan tidak perlu jadi hambatan untuk orang miskin atau orang muda untuk maju, kalau ada subsidi dari negara yang cukup untuk mendanai kampanya, calon-calon tidak perlu menyiapkan banyak uang. Tapi subsidi di Indonesia tidak cukup. Akibatnya  Parpol terpaksa memilih calon yang punya kemampuan finansial cukup tinggi untuk mendanai kampanye.

Tabel di bawah ini menggambarkan subsidi untuk Parpol sangat berbeda di berbagai negara:

And campaign costs are high in other countries too! This is not only an Indonesian problem.

Tetapi ada satu alasan mengapa biaya kampanye di Indonesia cukup tinggi yakni, bisa disimak hasil penilitian Burhan Muhtadi:

Praktik serangan fajar adalah satu alasan penting mengapa biaya politik tinggi di Indonesia.

6. Jadi, untuk membuat politik Indonesia lebih mudah diakses oleh kaum muda dan miskin, biaya pemilu perlu dikurangi.

Kalau ongkos politik turun,  Parpol tidak perlu lagi minta mahar politik tinggi, dan  Parpol tidak begitu tergantung calon kaya.

Menurut saya, reformasi sistem elektoral di Indonesia bisa membenahi itu. Kalau ada perubahan sistem elektoral, ongkos politik bisa turun, dan 'political equality' akan naik dan calon 'orang biasa' bisa maju

Biaya-biaya ini sebagian karena sifat sistem pemilu Indonesia. Sebagai contoh:

a. Buka daftar sistem pemungutan suara melemahkan  Parpol dan cenduring membesarkan praktek serangan fajar

b. Sistem berorientasi kandidat - sistem melemahkan  Parpol

c. Proses pemilihan (sakis!) membuat pemilihan menjadi mahal

d. Sumber daya publik yang rendah untuk partai politik

Saya tahu empat topik ini topik besar, dan mungkin butuh penjelasan, Intinya: sampai sekarang reformasi sistem elektoral (yang sering terjadi di Indonesia), tidak berfokus untuk mengurangi biaya kampanye. Semestinya, kalau peraturan baru berhasil mengurangi ongkos politik, maka hal itu akan memungkinkan orang muda dan orang miskin untuk maju dalam politik.

7. Kesimpulan: Ketimpangan politik adalah masalah di Indonesia, dan reformasi pemilu dapat membantu lebih banyak orang miskin untuk memenangkan pemilu (dan membantu mengurangi korupsi).

Salah satu kemungkinan, sistem proporsional (Mix Proportional-Burhan Muhtadi untuk mengurangi praktik patronase). Keunggulan dari sistem proporsional adalah kampanye politik cendurung ke arah 'team effort'. yaitu, tidak lagi kampanye personal yang cenderung menaikkan ongkos politik

Dibutuhkan pikirin-pikiran kreatif seperti proposal Burhan di atas - dan memikirkan dengan baik dan dengan tepat tentang dampaknya (juga  'unintented consequences') untuk membangun sistem politik yang tidak begitu mahal.

Seperti saya sampaikan dengan tabel dari Latin Amerika: ongkos politik sangat beragam, dan itu tergantung sistem elektoral (dan sifat ekonomis). (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!