BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sejarawan UI, pemerhati sejarah Islam Indonesia
Penolakan Non-Muslim Terjadi Karena Internalisasi Pancasila Tak Tuntas

Di daerah-daerah Yogyakarta, Magelang atau Jawa Tengah bagian selatan punya kultur abangan yang afiliasi keislamannya kebanyakan bukan ke NU tapi ke area dakwah ormas Islam yg ajaran atau  unsur-unsur Wahabi-nya atau  ajaran pemurnian Islam-nya masih lumayan kental. 

Jika dari awal kedekatan ideologinya sejalan dengan Islam garis keras, pemurnian Islam, maka penolakan terhadap non-Muslim di sana tak begitu mengagetkan. Sikap intoleransinya kepada liyan, yang lain di luar kelompoknya, cukup tinggi dan selalu tersimpan. 

Di Indonesia, hal begini rentan terjadi karena di masa Orde Baru persoalan semacam ini tak diselesaikan. Kadang dibiarkan saja. Menanamkan ideologi Pancasila pun tak tuntas, karena internalisasinya dengan paksaan.

Ketika kini kita dihadapkan pada masyarakat yang semakin berkembang, termasuk kondisi sosial politik dan ideologi, terbuka satu per satu (persoalannya). 

Di kasus penolakan warga non-Muslim di Dukuh Karet, Bantul, masuknya ide-ide Wahabisme trans-nasional jadi lebih gampang karena akar (ideologi) dan potensinya (menerima Wahabiisme) sudah ada. 

Saya masih ingat ketika Noordin M. Top, teroris yang paling dicari dicurigai bersembunyi di wilayah-wilayah yang menerima ideologinya. Dan benar terbukti begitu. Selama beberapa bulan, ia bersembunyi di pesantren yang berafiliasi dengan ormas tertentu. Bahkan sempat menikah di pedusunan di situ. 

Kejadian seperti di Dukuh Karet, Bantul akan terus terjadi bila kita secara hukum tidak tegas. Begitu dengar kasus ini, saya langsung berpikir, harusnya pemerintah setempat turun tangan melihat masyarakatnya. Langsung melakukan internalisasi lagi nilai-nilai kebangsaan dan hukum di Indonesia. 

Mereka harus diberi pengertian hidup berdampingan dengan agama lain. Serta di Indonesia berlaku hukum yang menjamin semua hidup berdampingan. Aspek hukumnya yang harus ditekankan.

Di masa Orde Baru, cara represi yang berlaku. Bisa langsung dikerahkan kelompok militer. Cara seperti itu salah karena tidak membereskan akar masalah.

Saat ini kita punya BPIP ( Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Tapi sejauh mana lembaga itu bisa menginternalisasi paham-paham kebangsaan, Pancasila sampai wilayah akar rumput? 

Solusinya, aparat pemerintah daerah harus berfungsi di sini. Dari tingkat kelurahan sampai kabupaten. Atau bisa lewat jalur informal. Ormas-ormas seperti Muhammadiyah atau NU, jika concern pada masalah seperti ini, harus bergerak juga. 

Mudah kok, tinggal melihat ke mana afiliasi dusun itu. Misalnya, mayoritas NU, Muhammadiyah atau Persis. Dari situ organisasinya tinggal meminta komitmen umatnya atau memberi pengetahuan, pengertian bahwa hidup di Indonesia dengan beragam suku dan agama tak bisa main larang orang tak seagama tinggal di suatu daerah. (ade)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF