BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Perhatikan Aspek Permodalan

Berbicara kedaulatan perikanan, baik budidaya maupun tangkap merupakan kedaulatan negara dalam mencapai kedaulatan maritim nasional. Produksi Perikanan Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan cukup baik. Rata-rata pertumbuhan produksi ikan mencapai 6,59 persen pada 2014 hingga 2015. Namun dilihat per tahun, terjadi penurunan dari pertumbuhan 2015 yang mencapai 7,89 persen, tahun 2017 hanya tumbuh sebesar 5,95 persen.

Sumbangan untuk pembentukan PDB terbesar adalah perikanan budidaya. Data terakhir tahun 2014, menyatakan perikanan budidaya menyumbang 1,27 persen dari pembentukan PDB, perikanan tangkap hanya menyumbang 1,08 persen. Pertumbuhan PDB perikanan budidaya mencapai 2 digit pada 2014 silam. Sedangkan perikanan tangkap hanya 1 digit. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan budidaya menjadi tulang punggung utama PDB sektor perikanan untuk meningkatkan PDB secara nasional.

Namun, kinerja perikanan yang sudah membaik, tidak ditunjang oleh kinerja ekspor. Pada 2015-2017, ekspor perikanan menurun tajam. Pada 2015, ekspor turun hingga 15 persen. Tahun 2016 malah turun hingga mencapai 47 persen. Pada 2017 juga terjadi hal yang sama. Penurunan ini salah satunya didapat dari permintaan pasar dunia yang menerapkan daya saing tinggi dalam ekspor impor produk perikanan. Salah satunya AS dan UE yang menolak karena menganggap produk perikanan Indonesia tidak memenuhi syarat.

Indonesia pun sebenarnya sudah mempunyai program sertifikasi produk perikanan, yaitu IndoGAP dan CBIB untuk mengatrol kinerja ekspor produk perikanan nasional. Capaian kinerja sertifikasi CBIB yang dilakukan Kemen KKP dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Tercatat, pada 2014 capaian kinerja Sertifikasi 126,4 persen atau 10.112 unit dari target 8.000 unit pembudidayaan ikan yang tersertifikasi. Pada 2015 sertifikasi CBIB mencapai 10.672 unit (meningkat sebesar 5,54 persen dari tahun sebelumnya). Sedangkan untuk target sertifikasi CBIB pada tahun 2016 adalah 10.980 unit.

Sertifikasi CBIB saat ini masih menyasar ke petambak-petambak skala besar. Masih banyak petambak  skala kecil yang belum mendapatkan sertifikat terutama tambak-tambak baru. Selain itu manfaat ke dunia bisnis juga belum dirasakan oleh pengusaha.

Cuaca dan hama penyakit masih bisa terjadi pada petambak yang sudah mempunyai sertifikat.

Persoalannya pada sistem kontrol pemerintah belum berjalan efektif. Seakan pemerintah hanya bertugas  menerbitkan sertifikat namun tidak bertugas pasca sertifikasi.  Masalah kronis pemerintah sejak lama, dimana sertifikasi hanya sebagai simbol kinerja pemerintah namun setelahnya tidak dirasakan manfaat kepemilikan sertifikat.

Jikapun diberikan secara gratis, pemanfaatan pasca penerbitan sertifikat perlu digalakkan.

Selama ini, pemerintah terlalu berfokus pada sertifikasi produk perikanan budidaya yang seakan-akan manjadi problem utama dari melemahnya kinerja ekspor perikanan. Padahal ada aspek-aspek di luar itu yang belum tersentuh dan bahkan dapat meningkatkan kinerja secara siginifikan. Salah satunya adalah aspek permodalan.

Akses permodalan adalah aspek dasar yang harus segara dipenuhi oleh perikanan Indonesia. Yang diperhatikan adalah jumlah akses permodalan nelayan dan keberadaan akses permodalan serta program pemerintah. Perbankan seakan enggan masuk ke sektor perikanan. Berdasarkan data OJK, pada Maret 2015 kredit perbankan umum ke sektor pertanian hanya Rp7.797,61 miliar atau 0,21 persen dari total kredit perbankan umum.

Secara nominal mungkin meningkat dari tahun 2011 namun secara share justru menurun. Pada 2011 jumlah kredit sektor pertanian hanya Rp4.934,95 miliar namun share terhadap total kredit mencapai 0,22 persen. Penurunan ini menunjukkan perbankan tidak mempunyai ketertarikan terhadap sektor perikanan.

Selain perbankan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga masih sedikit dan belum tersebar secara merata di daerah Indonesia. Jumlah LKM di Indonesia mencapai 252 LKM dengan rata-rata 8 LKM per provinsi. Jumlah tersebut tidak imbang jika dibandingkan dengan jumlah nelayan Indonesia. Perbandingannya ialah 1:10.585 nelayan. Selain itu LKM di Indonesia paling banyak menempati daerah-daerah yang over fishing. Seperti di Jawa dan Sulsel (50 lebih). Daerah yang belum optimal hanya 7 LKM di Kalbar dan 4 di Maluku Utara. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI