BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Executive Director INDEF
Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar

Pada 2020 di tengah perlambatan ekonomi global, hal yang aneh adalah pemerintah malah ingin menggenjot penerimaan negara.

Logikanya adalah, ketika ekonomi sedang lesu di triwulan II dan kemungkinan juga pada triwulan III/2019, seharusnya ada relaksasi pada anggaran pemerintah maupun kebijakan lain yang mampu mendorong belanja lebih efektif dan mencoba melonggarkan dari sisi penerimaan.

Dari situ terlihat bahwa pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 13,46 persen namun di sisi lain PNBP malah merosot menjadi -7,0 persen. Jadi ada problem penerimaan dari PNBP yang turun dan dikoversi menjadi peningkatan pajak.

PNBP pada 2020 memang akan turun akan maka satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Prosentase peneriman pajak 13,46 persen adalah angka yang luar biasa besar. Implikasinya, di saat kita butuh adanya relaksasi pajak dan sebagainya, maka insentif yang akan diberikan pada 2020 seperti super deduction tax, tax allowance dan beberapa insentif fiskal lainnya akan kalah dengan upaya peningkatan pajak dari dalam negeri.

Hal itu semua menunjukkan inkonsistensi dari upaya pelonggaran kebijakan di bidang perpajakan. Hal itu potensial menjadi problem.

Tentu saja dengan belanja negara yang meningkat 7,99 persen, terdapat ekspansi yang kemudian menjadi defisit maka otomatis pemerintah seperti menahan belanja. Karena memang tidak ada alasan lagi menambah defisit karena sudah terlampau besar. Jika ditambah lagi defisit maka batas toleransi defisit anggaran 30 persen PDB akan terlewati. Memang limit sesuai regulasi adalah 60 persen PDB tetapi postur anggaran yang sehat dalam kondisi perekonomian sekarang adalah 30 persen PDB.

Sepertinya ada kesalahan strategi di tengah perlambatan ekonomi global yang bertolak belakang dengan postur APBN dalam negeri 2020.

Kalau dilihat sumber masalahnya, target penerimaan pajak 13,26 persen terjadi hanya pada 2018 sebesar 13,26 persen terjadi karena adanya kenaikan harga minyak pada tahun 2018 hal mana anggaran APBN 2018 dari 48 dolar AS barel bph menjadi 63 dolar AS bph. Jadi faktor kenaikan hanya dari harga minyak bumi yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak waktu itu.

Tetapi pada 2020 mendatang, harga minyak bumi yang ditetapkan 65 dolar AS bph sebenarnya tidak ada perubahan berarti dibandingkan APBN 2019. Jadi sebetuilnya patut dipertanyakan apa yang mendasari penetapan angka penerimaan pajak sebesar 13,26 persen. Amat diragukan bahwa angka itu akan dapat dicapai pada 2020.

Kebetulan, hal itu juga dapat digunakan sebagai penutup dari kegagalan dalam penerimaan PNBP. Ada 2 faktor yakni lifting minyak memang turun menjadi hanya 715 ribu bph. Kedua, laba BUMN menjadi turun sekali.

Pada data nota keuangan, tidak ada alasan yang jelas kenapa PNBP untuk laba BUMN menjadi turun drastis. Dibuka satu per satu data tidak ditemukan penjelasan memadai. Diperkirakan sedang dilakukan rekonsiliasi keuangan karena persoalan utang BUMN yang besar ataupun sumber-sumber lain.  

Kenaikan penerimaan 13,26 persen pajak diduga adalah pertama, pengusaha ke depan akan coba untuk digenjot peningkatan penerimaan PPh dan PPh non migas. 16 persen dan 15 persen pajaknya. Apakah hal itu bisa menjadi stimulus bagi perekonomian, masih menjadi pertanyaan.

Padahal, saat ini pengusaha sedang butuh relaksasi perpajakan. Sementara pemerintah jadi kontradiktif dengan menggenjot pajak pengusaha.

Sementara pada tiga bulan lalu pemerintah berencana memberikan insentif PPh badan dari 25 persen menjadi 20 persen, yang mempunyai konsekuensi terjadi shortfall pajak Rp83 triliun. Padahal hal itu dibutuhkan oleh UMKM untuk melakukan investasi maupun menggerakkan sektor riil. Tapi justru kebijakan penurunan PPh badan itu tidak nampak di APBN 2020.

Menariknya lagi, pemerintah juga menargetkan tax ratio pada 2020 sebesar 11,5 persen, sesuatu yang tinggi sekali dibandingkan output pada 2019. Hal itu masih kurang meyakinkan karena satu sisi tingkat kepatuhan wajib pajak menurun setelah adanya tax amnesty 2016. Apabila trend menurunnya kepatuhan WP maka sulit untuk mencapai 11,5 persen.

Insentif-insentif pajak super deduction tax, tax holiday dan tax allowance diragukan efektivitasnya untuk mendorong perekonomian, karena jumlahnya pun tidak signifikan. Lagipula yang memanfaatkan insentif itu umumnya para pengusaha besar yang punya divisi R&D sendiri, badan pelatihan sendiri SDM dan sebagainya. Sementara UMKM yang jumlahnya 60 juta tidak punya badan pelatihan khusus yang bisa di klaim ke kementerian terkait.

Tentang belanja negara, terdapat tren naik secara nominal dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan pendapatan dan belanja. Tetapi kalau dilihat dari proporsi ada trend peningkatan cepat dari belanja non K/L dari semula 25 persen di 2015 menjadi 31,1 persen di 2020.

Komponen belanja non K/L adalah membayar utan pokok + bunga dan membayar subsidi hibah dan belanja lainnya.

Gembar gembor adanya belanja infrastruktur dan peningkatan kesehatan dan pendidikan, sesungguhnya yang paling sukses adalah belanja non K/L. Hal itu yang tidak tercermin. Dilihat dari angka yang ada, maka hal itu yang paling sukses menjerat ekonomi dalam negeri pada lima tahun terakhir.

Jadi belanja membayar utang pokok+bunga, subsidi, hibah dan lainnya adalah belanja yang tidak produktif dan tidak bisa mendorong perekomian secara langsung. Tidak bisa untuk membeli infrastruktur, investasi dan belanja produktif lainnya. Hal itu merupakan proporsi yang kurang baik.

Kedua, belanja K/L tetap dominan mesti turun secara proporsi 45 persen menjadi 35 persen, sementara belanja daerah juga cenderung stabil 34 persen.

Meski demikian yang patut dipertanyakan adalah mengapa belanja K/L tetap yang paling besar. Dibandingkan belanja transfer ke daerah.

Dulu pada 2016 pemerintah sempat berbangga bahwa belanja K/L lebih besar dari belanja transfer ke daerah. Tetapi dilihat tren sejak 2017-2020 belanja K/L tetap paling besar. Artinya, pusat memang paling dominan dalam melakukan perencanaan pelaksaan hingga pengawasan anggaran APBN.

Padahal, visi Presiden Jokowi pada 2014-2019 adalah “mulai dari pinggiran dan berpihak pada daerah”. Tetapi ternyata hingga 2020 belanja transfer ke daerah masih terendah dibandingkan belanja K/L.

Struktur anggaran seperti itu diperkirakan akan berbahaya ke depan. Karena kalau belanja non K/L dibiarkan bahkan digunakan selalu untuk membayar utang plus bunga yang jatuh tempo dan sebagainya, maka itu bisa semakin besar dan ekonomi dalam negeri akan semakin tertekan, fiskal kita akan semakin terbatas. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik