BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Partner DDTC
Perlu Didukung Administrasi Pajak yang Kuat

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang melekat pada kepemilikan suatu harta dalam hal ini tanah dan bangunan.

PBB juga bersifat objektif, sehingga berbeda dengan PPh yang melihat kemampuan membayar wajib pajak (ability to pay). Oleh karena itu, jarang ditemukan adanya pembebasan ataupun keringanan berdasarkan status ekonomi atau status sosial dr wajib pajak.

Namun demikian, PBB -seperti juga pajak lainnya- tidak hanya berorientasi pada penerimaan semata, namun juga keadilan sosial, pengendalian perilaku, maupun stabilisasi. 

Dalam konteks Jakarta, langkah yg dilakukan untuk membebaskan PBB bagi profesi ataupun status tertentu bisa dijustifikasi untuk keadilan sosial ataupun pengendalian tata ruang. 

Untuk potensi pajak yang hilang bisa dikompensasi dengan adanya pembaharuan NJOP serta program fiscal cadaster yang akan secara tepat bisa mengukur potensi pajak dan menjamin peningkatan penerimaan. Kedua hal tersebut merupakan best practices dalam PBB.  

Selain itu perlu juga dipahami bahwa potensi pajak yang dipungut oleh Pemprov DKI Jakarta sangat beragam karena menggabungkan jenis pajak yang bisa dipungut oleh kab/kota (11 jenis pajak) dan provinsi (5 jenis pajak). Jadi potensi pajaknya masih banyak.

Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut perlu didukung oleh administrasi pajak yang kuat misal dalam hal menjamin bahwa pemilik suatu lahan adalah pensiunan PNS ataupun guru. Karena dengan begitu pengawasan nantinya tidak hanya dari objeknya saja (nilai, luas tanah dan sebagainya) namun juga dari subjeknya (pemilik). (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar