BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Andalas Padang Sumatra Barat
Perlu Perubahan Revolusioner

Menarik apa yang dihujahkan dalam ulasan di atas. Dalam banyak hal saya setuju bahwa demokrasi prosedural melalui pemilu ini sudah salah kaprah. Sistem Proportional Represetantion dengan Open List ini membuat persaingan di antara caleg dalam partai juga semakin hebat. Tidak ada jaminan mereka yang popular akan memiliki elektabilitas yang tinggi pula.

Saya melihat kecenderungan ini karena masih dominannya money politics dalam pemilu legislatif tersebut. Pengalaman membuktikan setiap caleg yang mengunjungi masyarakat selalu dimintai sesuatu. Hal itu sebagai tanda bahwa caleg memperhatikan mereka. Mereka juga akan mendukung sesuai dengan apa yang diberikan caleg.

Karenanya tidak heran biaya pemilu yang ditanggung caleg untuk meningkatkan keterpilihannya sangat mahal. Saya punya pengalaman setiap kenaikan popularitas dan elektabilitas caleg yang baru pertama kali mengikuti kontestasi ini membutuhkan uang yang banyak. Bahkan sampai miliar-an rupiah, terutama untuk menjadi anggota DPR. Itupun belum ada jaminan bahwa mereka akan terpilih.

Sungguh ironis. Ini karena masyarakat kita, khususnya di kalangan bawah masih bergantung dengan uang. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka memang lebih memilih cara ini sebagai kompensasi suara yang mereka miliki. Kalaupun mereka tidak menerima langsung, mereka akan menerima dari patronnya.

Saya pikir perlu ada perubahan yang revolusioner terkait dengan sistem pemilu ini. Hal ini merupakan satu-satunya cara, dengan merubah sistem pemilu. Mumpung MPR akan mengamandemen UU terkait pemilu serentak nasional dan lokal ini, mengapa tidak dipikirkan juga sistem pemilu yang turut diubah.

Tentu perlu kajian mendalam dari permasalahan yang kita hadapi selama 5 kali pemilu masa reformasi ini. Namun semuanya sangat bergantung pada political will elite pemerintah dan juga elite partai politik. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu