BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Perlu Terobosan Selamatkan BPR

Lembaga Penjamin Simpanan sudah melakukan pendampingan sampai ke shock therapy terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar bank tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara spesifik hanya bisa dilakukan oleh mereka dengan layanan yang cepat.

Sebenarnya kinerja  tidak baik tidak hanya dialami BPR yang memang menghadapi kesulitan permodalan, bank di atasnya pun yang masuk dalam BUKU 1 banyak yang mengalami kesukaran keuangan karena persaingan antarmereka.

Di tengah kekeringan likuiditas dan persaingan yang ketat sangat memungkinkan BPR terpuruk, tidak menentu nasibnya. Sekalipun mereka dapat mengenakan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi kepada nasabahnya, tapi tidak ada debitur yang berani mengambil kredit tersebut di tengah lesunya ekonomi.

Alternatif untuk menyelamatkan BPR adalah dengan menjadikannya bagian dari ekonomi syariah sebagai saluran pembiayaan untuk rakyat yang selama ini kosong.

Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi UMKM dimana di dalamnya sebanyak 99 persen adalah usaha mikro kecil, sementara  usaha menengahnya sangat sedikit. Usaha mikro ini tidak bisa dilayani oleh bank-bank konvensional karena biayanya menjadi sangat mahal (over cost), biaya operasional bank (BOPO) menjadi tinggi jika melayani usaha mikro, kecuali kelas menengah.

Dulu pada program Arsitektur Perbankan Indonesia ada konsep channeling, yakni penyaluran kredit dari bank umum, kepada debitur melalui koperasi , BPR, dan Baitul Mal Wattanwil (BMT), namun kurang berjalan karena konsolidasi BPR masih belum selesai, termasuk koperasi. Kelembagaan mereka masih lemah sekalipun ada Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan. Ujung-ujungnya terjadi moral hazard dalam penyaluran kredit.

DI tengah kekeringan likuiditas, BPR tidak  bisa diminta untuk  mencari sumber pendanaan sendiri, apalagi saat ini hadir fintech sehingga persaingan menjadi semakin berdarah-darah. Sekalipun BPR dibolehkan untuk menyalurkan kredit dengan lending rate lebih tinggi dari bank umum, tidak ada yang berani mengambil kredit tersebut.

OJK harus membuat terobosan, ada formula baru yang ditawarkan, misalnya, melakukan channeling dari bank besar ke BPR sehingga bisa saling terhubung antarlembaga keuangan.  Orang-orang yang mempunyai dana  adalah mereka mereka juga sehingga perlu saling berbagi dan mendukung. Kalau hal ini tidak dilakukan maka yang terjadi adalah perang saudara sesama bangsa Indonesia.

Dana pihak ketiga akan lebih tertarik ditaruh di bank besar karena aman, tetapi di sisi lain bank-bank besar tersebut tidak efisien jika menyalurkan kredit skala mikro. Kerja sama dengan bank kecil seperti BPR akan menciptakan simbiosis mutualisme,saling menguntungkan.

Dengan dasar pemikiran seperti itu maka terapi atas masalah BPR tidak pada modal  tetapi lebih kepada tata kelola (governance).  Diperkuat kelembagaannya, meningkatkan kemampuan bank kecil  yang secara pruden menyalurkan kredit  kepada debitur.

OJK menjamin governance yang dijalankan oleh bank-bank kecil sudah benar dan sehat sehingga bank besar tidak khawatir dalam menyalurkan kredit melalui mereka. Ada standar baku yang harus dipatuhi  dan dijalankan BPR.

Kehadiran KUR melalui bank-bank sebenarnya tidak efisien sehingga yang mendapatkan kredit adalah nasabah mereka. Jika harus menyalurkan KUR secara benar maka diperlukan usaha yang luar biasa untuk merealisasikannya, sehingga jarang ada bank yang mau melakukannya kecuali BRI yang memang mengkhususkan diri pada kredit mikro. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar