BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pemerhati Migas, Dosen Fak. Teknik Perminyakan UP 45 Yogyakarta, author of “Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan”. TA Komisi VII DPR RI.
Perlunya Komitmen Kuat Dalam Pembangunan Kilang

Berbicara kedaulatan energi, kita semua sepakat bahwa negeri ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Konsumsi BBM yang terus meningkat rata-rata 8 persen per tahun, tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi kilang dalam negeri. Kondisi ini membuat kita harus mengimpor BBM dalam jumlah besar, yang tentunya sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional.

Sebagai catatan, dari total kapasitas kilang yang dimiliki Indonesia sebesar 1,16 juta barel per hari (bph), hanya mampu mengolah minyak mentah sekitar 885 ribu bph. Artinya, kilang-kilang tersebut hanya mampu beroperasi tidak lebih dari 79 persen dari yang seharusnya mereka hasilkan. Dan tidak semua produk tersebut dijual di dalam negeri, karena spesifikasinya yang tidak sesuai dengan standar di pasaran. Praktis, hanya sekitar 650 ribu bph saja produk BBM yang mampu disuplai untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya, dari total konsumsi BBM yang sebesar 1,6 juta bph, hanya 40 persen yang mampu disuplai kilang dalam negeri. Sisanya, kita menggantungkan pada impor dari negara lain.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa negeri ini dalam kondisi darurat kilang. Terakhir, kita bisa membangun kilang pada 1994 (kilang Balongan) dan mampu berproduksi sebesar 125 ribu bph. Sampai sekarang, rencana pembangunan kilang yang baru hanya sebatas retorika dan hanya ilusi belaka. Selama puluhan tahun Pertamina mendengungkan komitmen menaikkan kapasitas kilangnya melalui berbagai rencana pembangunan kilang minyak. Tetapi selama itu pula tak pernah terwujud.

Begitu juga yang terjadi pada pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi dan jajaran pembantunya sudah mencanangkan program pembangunan kilang sebagai salah satu prioritas utama dalam peningkatan kedaulatan energi. Tidak tanggung-tanggung, mereka menargetkan kapasitas kilang total pada tahun 2025 sebesar 2,2 juta bph, melalui program modifikasi kilang yang telah ada (Refinery Development Master Plan/RDMP) maupun pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR). Bahkan adanya  Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, memberi arah kebijakan pembangunan kilang tersebut.

Akan tetapi, kenyataan tidaklah seindah yang dibayangkan. Sampai saat ini, progres pembangunan kilang-kilang tersebut sangat jauh dari harapan. Hampir semua target operasi sulit dipenuhi tepat pada waktunya. Misalnya RDMP Balikpapan dan Balongan yang terancam molor beberapa tahun dari target operasinya. Bahkan RDMP Cilacap dan GRR Tuban belum ada progres yang signifikan, karena harus melibatkan mitra dari luar negeri yaitu Saudi Aramco dan Rosneft.

Berbagai argumentasi diungkapkan untuk menjelaskan ketidakmampuan tersebut. Mulai dari sulitnya pembebasan lahan, masalah pendanaan, perlunya insentif baik fiskal maupun nonfiskal, serta kendala perizinan dan regulasi. Ini semua merupakan masalah klasik yang muncul sejak puluhan tahun yang lalu. Jika memang kendala-kendala di atas yang terjadi, seharusnya Kementerian ESDM bersama Pertamina bisa segera mengambil langkah konkret untuk menjebol jalan buntu tersebut. Saya kira ini adalah soal komitmen dan kemauan yang kuat, sebagaimana janji Pemerintah Jokowi dalam program Nawacita yang mereka bangga-banggakan.

Sebagai masyarakat awam, kita hanya bisa berdoa semoga semua rencana-rencana tersebut bisa terwujud, demi Indonesia yang mandiri dan berdaulat energi. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF