BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Nasional WALHI
Perusahaan Air Kemasan Tidak Bisa ‘Cuci Dosa’ dengan CSR

Jika ditanya apakah keberadaan pabrik air kemasan berdampak terhadap kekeringan yang terjadi di beberapa daerah, tentu saja benar. Pasalnya pabrik air kemasan tentu mengambil bahan baku dari sumber air disekitarnya dan bisa ribuan liter dalam sehari. Hal ini juga bantuk privatisasi air dan sedari awal Walhi memang menolak hal tersebut.   

Air adalah hak asasi setiap manusia tapi di Indonesia orang harus membelinya. Pengelolaan sumber daya air justru dilakukan oleh swasta padahal seharusnya dilakukan oleh negara. Hal ini juga merupakan pelanggaran konstitusi, pasal 33 UUD.

Terlebih UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) telah dibatalkan oleh MK. Padahal undang-undang itulah yang menjadi dasar privatisasi air. Sehingga dengan dicabutnya undang-undang tersebut bisa dikatakan saat ini pendirian pabrik air kemasan sudah tidak mempunyai landasan hukum.

Pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini. Pasalnya penyedotan air secara besar-besaran membawa dampak  luar biasa terhadap para petani, mereka tidak bisa mendapatkan air dan tidak bisa mengakses sumber-sumber air.

Jika ingin memperbaiki kondisi ini maka pemerintah harus mereview kembali perizinan yang sudah diberikan kepada perusahaan air kemasan. Pemerintah harus memberikan prioritas kepada aktivitas yang dilakukan masyarakat. Khususnya mereka yang tergantung kepada sumber daya air disekitarnya.

Harus diakui ketersediaan sumber air juga dipengaruhi faktor alam. Namun hal ini tidak bisa dijadikan dalih oleh perusahaan air kemasan. Pasalnya dampak dari perubahan iklim di Indonesia diperparah dengan eksploitasi alam. Artinya perusahaan air kemasan berkontribusi secara langsung terhadap kekeringan yang terjadi.

Hal yang sama dengan dalih kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan air kemasan. Ibarat kata, ‘gatalnya di mana yang digaruk di mana, nggak nyambung’. CSR jadi semacam ‘cuci dosa’, mereka yang menyebabkan kerusakan tapi menggantinya dengan hal yang lain. Seharusnya jika ingin ‘menghapus dosa’ perusahaan air kemasan harus mengganti setimpal dengan kerusakan yang telah ditumbulkannya.

Seharusnya pemerintah berperan sebagai regulator dalam hal ini. Misalnya bagaimana agar sumber-sumber air bisa diakses oleh masyarakat. Tidak seharusnya pemerintah membiarkan masyarakat bertarung melawan perusahaan dalam memperebutkan sumber air. Masyarakat jelas akan kalah melawan perusahaan yang mempunyai kekuatan modal dan teknologi. Kalau perusahaan tidak mau diatur maka pemerintah bisa mencabut izinnya. Di lain pihak seharusnya perusahaan bisa memberikan akses kepada masyarakat tanpa perlu harus dipaksa oleh pemerintah.    

Amat disayangkan keterbukaan akses tersebut masih sulit. Jangankan oleh masyarakat, terkadang pemerintah pun sulit mendapatkannya. Memang perusahaan telah melengkapi diri dengan alat ukur yang menunjukkan berapa jumlah air yang mereka ambil. Tapi kembali lagi, siapa yang mengawasinya? Lagi-lagi patut dipertanyakan, di mana peran pemerintah?

Menjadi tugas pemerintah mengembalikan hak rakyat atas air, salah satu caranya dengan memperbaiki kualitas air PDAM, pipanisasi, dan sebagainya. Intinya pemerintah harus memastikan warga bisa memperoleh air bersih.Tugas inilah yang belum dilakukan pemerintah sehingga kita mengalami “krisis air". Padahal sumber air di negeri ini melimpah. Namun hanya dikuasai segelintir pihak dan tidak terdistribusi secara merata. (ysf)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua