BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015
Polisi Harus Fair

Proses penegakan hukum prinsipnya harus fair dan objektif. Hukum tidak boleh hanya diperuntukan pada orang tertentu saja. Kita tentu ingin membangun kehidupan penegakan hukum yang fair dan objektif bagi kepentingan Indonesia jangka panjang.

Saya tidak tahu persis apakah orang-orang yang ditersangkakan didasarkan pada motif berbeda, atau secara kebetulan memang orang ditersangkakan kepolisian sedang menjadi pihak dari calon tertentu. Yang pasti, saat ini memang momennya tidak mendukung bagi upaya penegakan hukum, sehingga menimbulkan asumsi bahwa polisi tidak fair ketika melakukan proses hukum.

Kalau polisi menemukan adanya pelanggaran hukum, tak ada alasan tidak diproses. Tapi jika tidak punya bukti yang cukup, ya jangan dilanjutkan agar persepsi polisi tidak fair tidak terus membesar. Karena yang akan rugi itu kepolisian sendiri dan bangsa ini.

Sekali lagi, yang paling penting polisi harus fair. Siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum dengan bukti yang cukup, harus diproses secara hukum. Jangan terkesan ada pilih kasih.

Jika sudah ada laporan terhadap orang yang melanggaran hukum dan ada buktinya, ya proses saja. Sehingga tidak terjadi diskriminatif dalam penegakan hukum. Misalnya, ada dugaan perbuatan melanggar hukum dari orang per orang yang kebetulan menjadi pendukung 01, lalu buktinya sudah cukup, polisi tidak usah ragu-ragu untuk memprosesnya. Sama halnya ketika mereka memproses orang-orang yang diduga mendukung 02.

Jika hukum menjadi alat kekuasaan, risikonya sangat berbahaya. Kita akan mengalami kerugian besar, pertama, hukum tidak akan terbangun kewibawaannya. Membangun kewibawaan hukum melalui kepercayaan: percaya bahwa hukum akan dijalankan oleh aparat penegak hukum secara fair dan objektif. Jadi, akan hilang kepercayaan dan respek masyarakat terhadap hukum. Padahal respek dan kepercayaan ini sebagai modal sosial untuk membangun negara hukum.

Kedua, jika di masa yang akan datang proses penegakan hukum saat ini diangkat sebagai salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga kita kembali terjerembab pada isu-isu pelanggaran HAM masa lalu, padahal pelanggaran HAM di era Orde Baru saja belum berhasil diselesaikan sampai sekarang. Pasca kekuasaan yang berlangsung sekarang, sangat mungkin muncul desakan dari publik dan menganggap apa yang dilakukan oleh kekuasaan yang berlangsung sekarang sebagai pelanggaran HAM.

Ketiga, menjadi preseden buruk dalam proses penegakan hukum. Yang paling saya khawatirkan, menimbulkan balas dendam dalam penegakan hukum ke depan. Itu yang akan rugi rakyat dan bangsa ini. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?