BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Polisi Perlu Transparan

Apa yang dirasakan kepolisian saat ini, tentu sangat dilematis. Di satu sisi, kepolisian ingin dilihat bekerja secara profesional. Namun di lain sisi, sulit menghindarkan diri dari tuduhan pilih-pilih kasus yang diselesesaikan.

Akan tetapi, sulit untuk menutup mata bahwa kepolisian memang begitu responsif dan cepat dalam menuntaskan dugaan kasus hukum yang dilakukan oleh oposan. Tidak seperti biasanya, gerak kepolisian begita super cepat membuktikan sebuah kasus sehingga menimbulkan kecurigaan. Ini tentu perlu diapresiasi, namun jika memang betul kepolisian tidak profesional, maka sangat membahayakan terhadap perjalanan demokrasi. 

Hal itu mengindikasikan, lembaga penegak hukum secara tidak langsung telah dijadikan alat kekuasaan demoriter, yaitu upaya melanggengkan kekuasaan oleh elite melalui instrumen demokrasi (kepolisian) namun dengan cara-cara yang otoriter. Oleh karenanya, guna membuktikan bahwa kepolisian bersikap profesional, maka perlu melakukan langkah antisipatif.

Salah satu langkahnya, ialah transparansi kasus. Pada aspek ini, sepertinya kepolisian perlu membuka secara terang benderang telah sampai tahapan mana terhadap kasus yang pernah dilaporkan oleh pihak oposisi. Hal itu penting untuk dilakukan sebagai data komparasi dan bukti atas tuduhan yang dilayangkan kepada lembaganya. 

Transparansi kasus juga harus dilakukan terhadap kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan delik hate speech dan makar yang kental dengan latar belakang politis. Artinya, kasus-kasus hukum lain perlu dibuka kepada publik bahwa kepolisian memprosesnya secara cepat dan tuntas serta profesional. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi