BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Polisi Tunduk Pada Hukum

Jika ada upaya paksa berupa penembakan yang dilakukan aparat kepolisian, biasanya berkaitan dengan adanya perlawanan dari pelaku kriminal kepada polisi yang membahayakan nyawa polisi, misalnya pelaku kriminal tersebut ketika akan ditangkap malah menembaki polisi. Kalau si pelaku melarikan diri dan jika dia diduga membawa senjata api atau membawa bom, maka boleh ditembak. Tetapi jika dia melarikan diri dan diduga tidak bersenjata, maka yang bersangkutan harus dikejar dan ditangkap, bukan ditembak.

Ada sebab lain yang memperbolehkan polisi menembak, yaitu jika si pelaku kriminal tersebut melakukan tindakan yang dianggap membahayakan nyawa orang lain atau merusak harta benda. Misalnya si pelaku kriminal menyandera orang lain dengan mengalungkan celurit atau menodongkan pistol atau pisau. Atau misalnya si pelaku kriminal siap melempar bom ke arah kerumunan massa atau memasang bom di sebuah pusat perbelanjaan.

Sejauh ini, saya belum pernah mendengar polisi sok gagah-gagahan dan tanpa alasan menembak orang. Setahu saya, polisi yang menembak biasanya selalu punya alasan untuk menembak, yaitu jika orang yang ditembak tersebut diduga pelaku kriminal yang melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa polisi, nyawa orang lain, dan harta benda.

Ada aturan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam aturan-aturan tersebut, dirumuskan prinsip-prinsip dan hal-hal yang harus dipatuhi polisi.

Ada contoh seorang oknum polisi di luar kantor minum minuman keras dan memamerkan kepada kawan-kawannya tentang bagaimana dia menembak dan mengakibatkan seseorang meninggal dunia di Ambon, Maluku, pada 22 November 2018. Dia kemudian divonis delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Mei 2019.

Polisi tunduk pada hukum pidana umum, kode etik Polri, dan disiplin Polri, sehingga jika polisi yang bersangkutan melakukan pelanggaran pasti ada sanksinya.                

Jika ada kasus polisi melakukan penembakan yang melanggar Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, berarti yang bersangkutan tidak memahami aturan hukum sebagaimana dimaksud kedua Perkap tersebut dan oleh karena itu harus diberikan sanksi.

Reformasi Polri berjalan sejak tahun 2000 dengan pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Sebelumnya, Polri masuk ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga watak militeristik terbentuk di situ. Dengan adanya pemisahan tersebut, maka Polri mulai melaksanakan reformasi kultur untuk menjadi Polri yang humanis. Hingga saat ini pun reformasi kultural Polri masih dijalankan.

Oleh karena itu jika masyarakat melihat ada tindakan-tindakan Polri yang arogan, melakukan kekerasan berlebihan, dan tindakan-tindakan tercela lainnya, silakan dilaporkan ke Propam selaku pengawas internal dan ke Kompolnas selaku pengawas eksternal. (sfc)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua