BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Politik Etika vs Politik Ekstasi

Permasalahan yang dipaparkan tentang politik di Indonesia adalah gap atau kesenjangan antara Politik Etika vs Politik Ekstasi. 

Politik Etika adalah contoh yang diwariskan oleh alm BJ Habibie ketika pertanggungan jawabannya ditolak oleh MPR hasil pemilu 1999, maka dia tidak bersedia dicalonkan kembali, dan membuka pintu bagi Gus Dur jadi presiden ke-4.

Itulah Politik Etika. Seandainya Habibie waktu itu ngotot maka mungkin perlu voting dan bisa konflik fisik pada situasi labil pasca diktator Soeharto 32 tahun.

Indonesia ini rawan konflik dan memang sudah menjadi "takdir" bahwa selalu ada minimal 2 pihak yang berhadapan dan berbeda pendapat tentang metode perjuangan kemerdekaan.

Dizaman Belanda ada elit yang rela bekerjasama dengna Belanda termasuk menjadi anggota Volskraad meski tidak berwenang seperti DPR yang sejati. Keduanya disebut golongan “Ko” vs golongan yang menangut garis “Non Ko”, tidak mau ikut Volksraad tapi berjuang bikin partai sendiri. PKI lahir pada 1920, PNI lahir 1967 sednag ormas Muhammadyah sudah lahir sejak1912 diawali oleh SDI dan SI pada 1911. Sedangkan NU baru lahir pada1926. 

Nah, elit Indonesia selalu mengalami dikotomi dua kubu, petahana dan oposisi. Meskipun kadang-kadang memang ada unsur substantif ideologi seperti perbedaan pandangan tentang dasar negara Pancasila atau Piagam Jakarta. Tapi kebanyakan hanya bersifat perebutan kekuasaan belaka.

Maka kemudian sistem presidensial yang baru berumur 3 bulan sudah diganti sistem kabinet parlementer dan multi partai pada 1945. Sistem Multipartai berganti PM (Perdana Menteri) sampai 10 orang antara 1945-1955 ketika pemilu jujur 1955 menghasilkan 4 besar partai terpilih. Kabinet koalisi hasil pemilu justru bubar dan situasi politik seolah damai tapi di dalamnya ada konflik antara TNI vs PKI yang meledak pada1965.

Setelah itu Orde Baru dengan junta militer dibungkus Golkar menguasai Indonesia selama 32 tahun sebelum dilengserkan juga oleh krismon. Bukti bahwa retorika ideologi kiri Bung Karno maupun kanan Soeharto dua-duanya gagal mendeliver slogan muluk yang mereka buat.

Nah, sekarang sudah 21 tahun sejak Orde Baru diganti oleh Orde Reformasi kita rindu Politik Etika Habibie. sportivitas kesatriaan untuk petahana rela dan berani mengaku kalah. Kalau elit politik dan partai Indonesia tidak mempunyai watak karakter politik etis seperti Habibie, melainkan semua ekstasi ingin merebut jabatan presiden dan lain lain dengan cara yang kalau perlu malah melanggar etika dan menyalahkan partai atau lembaga apa saja, termasuk KPK untuk dijadikan alat menuju kekuasan, ya pastinya kita tidak akan berhasil menegakkan Indonesia yang tangguh, bersih dan berdaya saing.

Maka momentum wafatnya presiden ke 3 RI diharap punya peluang mempertobatkan karakter elit Indonesia agar hijrah dari politik ekstasi (money politics dan KKN Korupsi yang bahkan merasuk juga ke oknum partai Kuningan itu.

Maka kita harus mengkampanyekan kembali ke Politik Etika. Stop Politik Ekstasi. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

FOLLOW US

Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja