BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Politik Gubernur vs Presiden

Sistem politik modern demokratis dengan multi level federal/national vs regional provincial sudah merupakan sistem di abad XXI ini dengan berbagai variasi dan anomalinya.  Berbagai negara mengenal posisi walikota atau gubernur ibukota sebagai batu loncatan untuk menaiki jenjang presiden tingkat nasional. Itu terjadi dalam sistem politik dan peradaban apa saja dari Mexico, Prancis, Jepang , Iran dan juga di AS banyak Gubernur negara bagian melejit jadi Presiden AS.

Jadi tidak ada soal turun pangkat bagi ex Panglima TNI GN kalau jadi cagub dan menang di Jateng. Politik modern sejak awal harus siap jadi petahana kalau kalah ya diganti oleh oposisi dan sebaliknya. Oposisi menggulingkan petahana yang lemah memble dan tidak meyakinkan voters.  Yang menjadi masalah ialah bagi rezim-rezim ex-fasis memang sekaligus terjadi zero sum game.

Politisi harus menang kalau kalah masuk penjara, atau masuk kotak tidak bisa dipilih atau jadi lagi penguasa melalui pemilu baru. Artinya sekali anda kalah ya jadi pecundang atau malah dalam sistim politik sadis, jadi tapol dan dipenjara atau malah terbunuh seperti Ninoy Aquino dan Ali Bhutto. Indonesia juga mengalami Bung Karno digulingkan Soeharto dan Soeharto digulingkan 15 menterinya .

Tapi Indonesia juga punya Lazarus politik yang hok gie bisa bangkit lagi setelah kalah. Misalnya Sumitro Djojohadikusumo ikut PRRI Permesta berontak 1958 terhadap Bung Karno tapi 1968 dipanggil pulang dijadikan menteri kabinet oleh Presiden Soeharto.  Terus menantunya juga hebat sudah masuk kotak karena terkait penjarahan Mei 1998, tapi bisa come back balik jadi capres nyaris menang 2014.

Jenderal Nasution pernah dipecat dari KSAD karena semi kudeta 17 Oktober 1952 dan diangkat lagi 1955 oleh PM Burhanudin Harahap. Tragisnya kemudian Nasution selaku Penguasa Perang Pusat juga menahan BH yang terlibat PRRI Permesta. Nasution sendiri kemudian akan dipecat oleh Bung Karno 1966 dan setelah menjadi Ketua MPRS melantik Soeharto juga Pejabat Presiden 1967 dan Presiden periode 1968-1973, maka sejak 1972 lenyap dari posisi ketua MPRS. Tidak ada serah terima dengan Ketua MPR hasil pemilu 1971 pada 1 Oktober 1972.

Sejak itu Nasution malah dijadikan oposisi karena memimpin Petisi 50 tahun 1980. Ia pernah membikin partai IPKI waktu non job dari KSAD pertama dan ikut pemilu 1955 tapi IPKI tidak laku cuma  jadi partai gurem. Beruntung dia diangkat jadi Penguasa Perang Pusat karena Bung Karno memproklamirkan keadaan bahaya perang 1957.

Jadi sejarah jatuh bangun dan gagalnya panglima atau militer dalam politik Indonesia sudah klasik dan berliku, bukan hanya cerita seorang GN tapi Indonesia punya :cerita silat kudeta suksesi berantai dibalik layar Orde Lama dan Orde Baru yang seolah stabil, padahal penuh intrik manipulasi politik.  Brutus Ken Arok Machiavelli.

(cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik