BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas
Potensi Korupsi di Sektor Migas

Potensi korupsi di sektor Minyak dan Gas (Migas) sesungguhnya cukup besar, baik itu di up stream, mid term, maupun down stream. Memang tidak sebanyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepala Daerah yang sudah dijerat oleh aparat hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya ada beberapa pelaku yang berhasil dicokok oleh aparat hukum, diantaranya: mantan Direktur Utama Pertamina di sektor up stream, 2 orang mantan Ketua SKK Migas di Midterm, dan barusan KPK menetapkan mantan Direktur Petral sebagai tersangka.

Sedikitnya pelaku tersangka bukan tidak ada potensi korupsi di sektor Migas, tetapi lebih karena amat rumit membuktikan tindak pidana korupsi di sektor Migas. Setelah lebih 4 tahun dilakukan penyidikan dan penyelidikan, KPK baru bisa menetapkan mantan Direktur Utama Petral sebagai tersangka suap pengadaan impor crude dan BBM. Kerumitan itu disebabkan potensi korupsi di Migas melibatkan Mafia Migas, Korporasi Internasional, dan lokasi terjadinya korupsi di luar territorial Indonesia.

Hasil Kajian Tim Anti Mafia Migas menyimpulkan bahwa Petral telah digunakan oleh Mafia Migas untuk memburu rente dari monopoli Petral dalam impor crude dan BBM. Modus pemburuan rente dilakukan dalam bidding dan blending penyediaan impor BBM. Memang dalam bidding dilakukan secara online, tetapi ada anomaly bahwa pemenang tender selalu dari National Oil Company (NOC) negara-negara bukan poenghasil minyak, seperti Thailand, Vietnam, Italia, dan Maldevis. Ternyata NOC tersebut hanya digunakan sebagai frontier Mafia Migas untuk memasok BBM dan Crude oil dengan harga yang sudah di mark-up. NOC itu bisa memenangkan tender karena ada informasi harga penawaran dari dalam Petral.

Lantaran Premium sudah tidak dijual di pasar internasional, pengadaannya dilakukan melalui blending, yang harganya juga di mark-up, sehingga harganya menjadi mahal. Harga BBM yang mahal itu dibeli oleh Pertamina, lalu dijual di pasar dalam negeri dengan memberikan subsidi yang dialokasikan dari APBN, sehingga menimbulkan disparitas harga. Adanya disparitas harga antara BBM Subsidi dengan harga BBM di luar negeri mendorong Mafia Migas melakukan penyelundupan. Dengan demikian, perampokan dana SPBN dilakukan oleh Mafia Migas tidak hanya melalui pengadaan Oil Crude dan BBM, tetapi juga melalui penyelundupan BBM bersubsidi.

Salah satu rekomendasi Tim Anti Mafia Migas adalah pembubaran Petral lantaran ada indikasi bahwa Petral digunakan oleh Mafia Migas dalam pemburuan rente. Tim juga merekomendasikan untuk melakukan audit forensic terhadap Petral. Kedua rekomendasi tersebut telah dilakukan oleh Pertamina. Dengan endorse dari Presiden, Petral akhirnya dibubarkan.

Pasca pembubaran Petral ternyata tidak serta menghentikan Mafia Migas dalam pemburuan rente. Diawal pemindahan kewenangan impor BBM dari Petral ke Integrated Supply Chain (ISC), Mafia Migas masih saja merecoki dalam pengadaan impor Migas. Sejalan dengan semakin terbukanya tata kelola ISC dalam tender pengadaan Migas, gerakan Mafia Migas semakin terbatas. Namun, Mafia Migas tidak surut dalam melakukan perburuan rente dengan modus yang lebih canggih. Kasus Glencore dalam mengubah komposisi impor minyak tidak sesuai pesanan ISC merupakan salah satu modus terbaru Mafia Migas dalam perburuan rente.

Sebelum bubar, Tim Anti Mafia Migas sudah melaporkan hasil kajian tersebut ke KPK. Namun KPK mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti untuk menjerat pelaku Mafia Migas. Kalau KPK saat ini sudah menetapkan tersangka merupakan kemajuan besar yang dicapai KPK. Hanya, KPK harus menjadikan penetapan tersangka itu sebagai pintu masuk untuk menjerat pentolan Mafia Migas dan mengejar aliran dana Mafia Migas, konon mengalir sampai jauh. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong