BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina
Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri

Pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 telah dilakukan survei dengan cross tabulasi untuk mencari relasi antara kepuasan publik terhadap KPK dan juga kepuasan publik terhadap presiden.

Ternyata memang ada korelasi yang cukup kuat. Artinya, approval rate publik yang tinggi terhadap presiden mempunyai relasi yang kuat terhadap kepuasan publik terhadap KPK.

Pesan politik yang ingin disampaikan--dan ini sudah kami sampaikan sebelum revisi UU KPK digulirkan—bahwa presiden sebaiknya berhati-hati untuk memainkan narasi tentang KPK, karena keberpihakan presiden dalam konteks KPK berimplikasi politik yang cukup signifikan terahdap approval rate presiden di masa mendatang. Dan, kalau itu sudah dikonfirmasi dengan clear bagaimana pada fase awal kepresidenan Jokowi dan Jusuf Kalla--ingat dulu ketika ada dinamika cukup serius antara KPK dan Polri terkait penominasian Kapolri—dan waktu itu ada langkah-langkah yang dianggap tidak produktif. Faktanya terkonfirmasi, bahwa approval rate terhadap kinerja Pak Jokowi mengalami penurunan cukup signifikan.

Oleh karena itu yang terjadi saat ini adalah, Presiden Joko Widodo sedang menggali kuburnya sendiri.   

Mengapa? Karena pada 9 Mei 2019 lalu Jokowi sudah mengatakan bahwa di periode kedua ini dia tidak memiliki beban dan ternyata fakta “beban” yang dimaksud adalah salah satunya ditunjukkan dengan memiliki keberanian yang surplus untuk melakukan perubahan terhadap UU KPK. Dan implikasinya sangat fatal.

Sebagian orang mengatakan hanya beberapa variabel, tetapi memiliki dampak domino yang cukup signifikan.

Pada saat yang sama, kita harus kembali mengingatkan presiden untuk tidak menggali kubur sendiri. Karena, bagaimanapun presiden adalah nakhoda dari agenda pemberantasan korupsi. Setiap penindakan yang menyangkut elit-elite yang berada di lingkup pemerintahan, pasti presiden diberi tahu oleh KPK. Bisa jadi akan menyangkut menteri A atau menteri B, C dan sebagainya.

Dan selama ini kita memahami KPK adalah instrumen yang paling efektif untuk menjaga stabilitas dalam quote by quote koalisi, dan menjadi instrumen yang bisa mengendalikan partai politik.

Sekarang, setelah otoritas KPK dilemahkan, maka itu berarti presiden sedang menyerahkan kartu truf nya kepada partai–partai politik, dan kita akan melihat pada tahun ke tiga dimana UU KPK sudah berjalan, maka loyalitas partai politik terhadap presiden akan mengalami kegamangan di sana.

Oleh karenanya, sebenarnya mengonfirmasi apa yang menjadi tradisi pemikiran strukturalis bahwa kita sangat percaya dengan kekuatan civil society. Tapi pada saat yang sama kita juga menyaksikan tudingan kelompok strukturalis bahwa civil society cenderung terpolarisasi atau terfragmentasi, sekarang terbukti.

Contohnya, dalam tiga hari terakhir pada peristiwa pelemahan KPK, semua aliansi grup WA pengajar lintas perguruan tinggi telah berganti grup sebanyak tiga kali. Sudah keluar/left, tiba-tiba ada meng-invite lagi, begitu sampai tiga kali. Kecuali yang menggunakan nomor WA luar negeri.

Terdapat keanehan ketika para dosen ditelepon oleh nomor-nomor asing tidak jelas. Dan karena kami tidak bisa ditelepon maka dijapri terus oleh seseorang yang namanya saya catat, menanyakan perkembangan situasi.

Jadi, apa yang ditulis oleh kawan-kawan dari University of Melbourne, kawan-kawan dari Australian National Unversity, bahwa sekarang ada kecenderungan dari apa yang disebut dengan “Neo Suharto”. 

Pada era Suharto sebenarnya ada narasi yang cukup baik, mengadopsi pemikiran neo Liberal Fungsionalis. Sebuah tradisi pemikiran ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi akan signifikan terjadi ketika berada dalam posisi yang ditopang oleh stabilitas politik.

Kami melihat ada kecenderungan yang sama pada era sekarang dimana target-target ekonomi lebih dikedepankan, tetapi pada saat yang sama penegakan hukum tidak diberikan porsi yang memadai. Karena, terdapat statement dari stakeholder pemerintahan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menciptakan instabilitas politik.

Padahal, sebenarnya faktanya harus dipahami bahwa kerja anti korupsi bukan sekadar kerja-kerja legal, tapi anti korupsi adalah kerja-kerja politik. Oleh karena itu Presiden, Perdana Menteri, Kanselir, memiliki political will of the top political leader, yang menjadi kunci dari berhasil atau tidaknya agenda pemberantasan korupsi.

CPIP di Singapore tidak akan bisa hebat menciptakan Singapura yang sangat bersih kalau tidak mendapatkan backup yang memadai dari Lee Kuan Yew. Kemudian di Hongkong juga sama, ketika Gubernur Jenderal Hongkong diberikan otoritas oleh Westminster melakukan pembersihan dari korupsi di tubuh kepolisian, jika tidak mendapatkan backup politik yang memadai, maka tidak akan berhasil.

Nah, KPK sekarang telah ditinggalkan oleh Jokowi. Risikonya, bisa jadi Corruption Perception Index RI akan mengalami penurunan.

Kalau jokowi menargetkan investasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat di tengah iklim ekonomi dunia (trade war) yang semakin mengkhawatirkan, dan kondisi ekonomi Indonesia juga cukup critical, maka trend ke depan Jokowi akan mengalami reduksi dukungan.

Lagipula, problem utama mengapa investasi asing yang masuk tidak kunjung membaik, sebabnya sudah bisa dikonfirmasi karena adanya ketidakpastian hukum.

Dan pelemahan KPK adalah indikator yang paling vulgar bahwa ketidakpastian hukum akan semakin terjadi. Mungkin sebagian akan mengatakan justru dengan melemahnya KPK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena sebagaimana mazhab neo liberal tahun 70-an yang menganggap korupsi sebagai grease (oli) bagi berjalannya mesin ekonomi. Tapi pada saat yang sama pada 1998 kita sama-sama menyaksikan bagaimana pondasi kenegaraan kita hancur lebur karena korupsi. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

FOLLOW US

Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja