BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Periode 2013 - 2015
RKUHP Akan Lumpuhkan UU KPK

Pada prinsipnya, kita harus memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ter-kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang). Akan tetapi, apabila prinsip ini diterapkan, UU KPK akan lumpuh karena kewenangan KPK bersumber pada UU Tipikor, bukan KUHP.

Sementara, kewenangan kejaksaan dan kepolisian tidak lumpuh untuk menangani kasus korupsi yang diatur di KUHP. Dalam UU Kejaksaan misalnya, tidak disebut UU Tipikor, tapi disebut kasus-kasus korupsi. Sehingga kalau KUHP diberlakukan, maka perlu ada perubahan UU KPK agar connect dengan KUHP.

Oleh sebab itu, pengesahan KUHP harus diikuti dengan revisi UU Tipikor agar kewenangan dan eksistensi KPK sebagai institusi pemberantas kejahatan yang bersifat extraordinary ini tidak tereduksi, atau minimal melemah. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)